01/12/2022 Tanggapi Penolakan SK, Kuasa Hukum Yayasan Unikama: SK Yayasan Sudah Final, Pengelolaan Unikama Clear | Jatim TIMES

Tanggapi Penolakan SK, Kuasa Hukum Yayasan Unikama: SK Yayasan Sudah Final, Pengelolaan Unikama Clear

Jun 06, 2022 18:30
Dari kiri, Rektor Universitas PGRI Kanjuruhan Malang (Unikama) Dr Pieter Sahertian dan Pengurus Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI (PPLP PT PGRI), Drs. Abdoel Bakar, MPd serta pihak kuasa Hukum PPLP PT PGRI, Hermawi Taslim (foto: Anggara Sudiongko/ MalangTIMES)
Dari kiri, Rektor Universitas PGRI Kanjuruhan Malang (Unikama) Dr Pieter Sahertian dan Pengurus Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI (PPLP PT PGRI), Drs. Abdoel Bakar, MPd serta pihak kuasa Hukum PPLP PT PGRI, Hermawi Taslim (foto: Anggara Sudiongko/ MalangTIMES)

Pewarta: Anggara Sudiongko | Editor: Sri Kurnia Mahiruni

JATIMTIMES - Rektor Universitas PGRI Kanjuruhan Malang (Unikama) Dr Pieter Sahertian dan Pengurus Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI (PPLP PT PGRI), Drs. Abdoel Bakar, MPd serta pihak Kuasa Hukum PPLP PT PGRI, Hermawi Taslim menggelar konferensi pers, Senin (6/6/2022).

Hal ini guna menanggapi kabar Peninjauan Kembali (PK) yang dimohonkan oleh pihak Drs. H. Soedja’i Nomor 347 PK/PDT/2022, berkaitan dengan sengketa Kepengurusan PPLP-PT PGRI sebagai badan penyelenggara Unikama yang ditolak. Sehingga dari pihak tergugat, yakni PPLP-PT PGRI kubu Dr Christea Frisdiantara mengklaim sebagai pengurus yang sah.

Baca Juga : Atasi Persoalan Sampah, Pemkab Malang Akan Rumuskan Regulasi Baru

Menanggapi hal tersebut, Hermawi Taslim menjelaskan, bahwa pada 17 Januari 2018, pihak Soedja'i melakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Gugatan tersebut dengan objek perkara terkait SK Kemenkumham dari PPLP PT PGRI dari kubu Christea No AHU.0000001. AH 01.08 tahun 2018. Sehingga saat itu, pihak Kemenkumham yang digugat.

Perkara ini kemudian berproses hingga Mahkamah Agung dan pada tingkat kasasi. Mahkamah Agung kemudian menyatakan bahwa, objek gugatan yakni terkait SK Kemenkumham tersebut dinyatakan batal dan mewajibkan Kemenkumham mencabut keputusan No AHU.0000001. AH 01.08 tahun 2018 tersebut.

Dan pada tanggal 22 Maret 2019, Menkumham menerbitkan keputusan baru, No AHU 0000270. AH.01.08 tahun 2019 tentang kepengurusan baru yang sah, yang diketuai oleh Drs Soedja'i.

"Pada tanggal 25 Agustus 2021 kubu Christea ini melakukan upaya hukum luar biasa dengan mendaftarkan  PK. Tapi putusannya NO (PK tidak dapat diterima). Mengapa cuma ini yang bisa kita lihat? ya karena dari laman informasi perkara Mahkamah Agung cuma ini. Keputusan utuhnya kita belum tahu," jelasnya.

Pada tahun 2018, pihak Soedja'i selain mengajukan gugatan ke PTUN juga mengajukan gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri Malang dengan nomor Register 167/PN.G/2018/PN.MLG tanggal 16 Agustus 2018. Saat itu, pokok perkara yang dimaksud dalam gugatan sama dengan gugatan sebelumnya, yakni SK dari pihak Christea cacat hukum.

Baca Juga : Sengketa Kantor DPD Golkar Lumajang Jalan Terus, Ini Penjelasan Pengacara Ahli Waris

Atas kedua gugatan yang diajukan oleh pihak Soedja'i di PTUN maupun di PN Malang, kedua-duanya memiliki substansi yang sama. PTUN  telah terlebih dahulu memberikan keputusan.

"Dengan demikian gugatan di PN Malang sudah tidak ada objek. Itu sebabnya, PK Pak Soedja'i ditolak karena sudah tidak memiliki implikasi hukum," pungkasnya.

Judul berita Tanggapi Penolakan SK, Kuasa Hukum Yayasan Unikama: SK Yayasan Sudah Final, Pengelolaan Unikama Clear.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com. Mari bergabung di Grup Telegram , caranya klik link Telegram JatimTIMES, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Topik
Polemik Unikama unikama malang

Berita Lainnya