Belum Diperdakan, Penetapan Hari Jadi Kabupaten Jember Dipertanyakan | Jatim TIMES
penjaringan-bakal-calon-jatimtimes099330c15d1b4323.jpg

Belum Diperdakan, Penetapan Hari Jadi Kabupaten Jember Dipertanyakan

Mar 29, 2022 16:51
Acara Diskusi dengan Tema Menggugah Hari Jadi Jember yang digelar oleh GM FKPPI Jember (foto : Moh. Ali Makrus / Jember TIMES)
Acara Diskusi dengan Tema Menggugah Hari Jadi Jember yang digelar oleh GM FKPPI Jember (foto : Moh. Ali Makrus / Jember TIMES)

JATIMTIMES – Peringatan Hari Jadi Kabupaten Jember yang biasanya diperingati setiap 1 Januari, dan sudah memasuki usia ke 93, ternyata masih belum memiliki dasar hukum yang kuat.  Baik itu berupa Perda maupun Perbupnya. Kondisi itu membuat anggaran yang digunakan Pemkab untuk kegiatan Hari Jadi Kabupaten Jember bisa berpotensi adanya penyalahgunaan anggaran.

Hal ini terungkap dari Diskusi dengan tema ‘Menggugah Hari Jadi Jember’ yang digelar oleh GM FKPPI (Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Indonesia) Kabupaten Jember bersama dengan pegiat Sejarah Komunitas Boemi Poeger pada Selasa (29/3/2022) di Pujasera PB. Sudirman Jember.

Baca Juga : Hegemoni Barat Segera Runtuh, Islam Kembali Berjaya

“Penetapan Hari Jadi Kabupaten Jember ini masih belum memiliki dasar yang kuat, hanya berdasarkan tradisi yang di SK (Surat Keputusan) kan oleh Bupati Jember saat itu yakni Samsul Hadi Siswoyo. Sedangkan dasar Perda ataupun Perbupnya tidak ada, padahal setiap event ini selalu menggunakan anggaran APBD, dan penggunaan APBD itu harus berdasarkan Perda atau Perbup,” ujar Ria Sukariyadi Ketua Tim Menggugah Hari Jadi Jember.

Setyo Hadi selaku pegiat sejarah dari Komunitas Boemi Poeger, dalam kesempatan tersebut mengatakan, bahwa hampir 90 persen pelaksanaan Hari Jadi sebuah kota atau Kabupaten di pulau jawa, semuanya menggunakan Perda dan minimal Perbup, namun hal ini tidak ada di Kabupaten Jember.

“Tidak ada Perda atau Perbup tentang penetapan Hari Jadi Kabupaten Jember, selama ini hanya berdasar staadsblad nomor 322 tahun 1928, dimana penetapan Pemerintahan Kabupaten Jember pada 1 Januari 1929, padahal di Jember ini banyak gedung bersejarah yang dibangun sebelum tahun itu, apakah adanya bangunan ini tidak menunjukkan adanya sebuah pemerintahan?,” ujar Yopi panggilan Setyo Hadi sembari bertanya.

Oleh karenanya, pihaknya berharap Diskusi yang digelar ini bisa menyadarkan masyarakat dan pemangku kebijakan dalam menentukan arah Hari Jadi Kabupaten Jember, penetapan Hari Jadi sebuah Kabupaten itu penting dilakukan untuk membangkitkan rasa patriotisme warga terhadap daerahnya.

“Penetapan hari jadi sebuah daerah itu sangat penting, karena berdampak pada kultur dan budaya, hukum serta tatanan sosial yang implikasinya pada perekonomian warga, bisa kita lihat setiap peringatan Hari Jadi, banyak pedagang yang penghasilan bertambah, seiring dengan adanya budaya yang digelar pada saat event tersebut,” jelas Yopi.

Sementara Bambang S selaku ketua GM FKPPI, kepada wartawan mengatakan, bahwa kegiatan Diskusi dengan tema ‘Menggugah Hari Jadi Kabupaten Jember’ penting dilakukan untuk mengetahui dasar hukum yang kuat dan legalitasnya, harus dicari sejarahnya, dan bila perlu segera diperdakan.

Baca Juga : Terima LKPJ Bupati tahun 2021, DPRD Trenggalek Soroti Indikator Kemiskinan

“Peringatan Hari Jadi Kabupaten Jember ini perlu dipertanyakan dasar hukumnya, jika memang belum ada dasar hukumnya, maka perlu segera dilegalkan, karena ada patriotisme, gotong royong dan budayanya dalam penetapan hari jadi, beberapa Kabupaten di sekitar Jember, semua mimiliki identitas diri penetapan hari jadinya, sedangkan identitas Jember masih belum ada dalam penetapan hari jadi, hanya tanggal 1 Januari hasil dari pembelian pemerintahan Belanda,”  ujar Bambang.

Bambang menambahkan, identitas itu penting, bahkan ia mengibaratkan akte kelahiran bagi seseorang untuk bisa mendapatkan KTP, Ijazah dan beberapa legalitas administrasi lainnya, hal ini tentu juga diperlukan bagi sebuah daerah.

“Selama belum ada perda hari jadi, Kabupaten Jember seperti tidak memiliki identitas, oleh karenanya, dari hasil diskusi ini akan kami kirim ke DPRD Jember, Bupati, Polres, Kodim dan Bakesbangpol Jember, agar segera dibentuk tim untuk melakukan kajian maupun seminar, jangan sampai event Hari Jadi Kabupaten Jember menjadi persoalan hukum di kemudian hari karena menggunakan anggaran APBD yang tidak ada dasar hukumnya,” pungkas Bambang. (*)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com. Mari bergabung di Grup Telegram , caranya klik link Telegram JatimTIMES, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Topik
Jember Berita Jember

Berita Lainnya