Ini Penjelasan Wakil Ketum DPN PERADI SAI DR. Syaiful Ma'arif Soal Bantuan Hukum | Jatim TIMES

Ini Penjelasan Wakil Ketum DPN PERADI SAI DR. Syaiful Ma'arif Soal Bantuan Hukum

Nov 24, 2021 08:58
Wakil Ketua Umum DPN PERADI SAI DR. Syaiful Ma'arif SH., CH., MH. (Foto : Koleksi Syaiful Ma'arif)
Wakil Ketua Umum DPN PERADI SAI DR. Syaiful Ma'arif SH., CH., MH. (Foto : Koleksi Syaiful Ma'arif)

JATIMTIMES - Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Peradi SAI DR. Syaiful Ma'arif SH, CH, MH akhirnya bersedia memberikan tanggapan terkait masalah bantuan hukum yang dilakukan oleh advokat Yayasan Biro Bantuan Hukum (YBBH) Lumajang.

Kepada Jatimtimes pemilik Syaiful Ma'arif and Partener Law Surabaya ini menyebut, bantuan hukum yang diberikan oleh lembaga bantuan hukum sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memang tidak boleh dikenakan biaya.

Baca Juga : Kerugian Capai Rp 1 Miliar, Gudang Tembakau di Kabupaten Malang Dilalap Jago Merah

"Jadi advokatnya tidak boleh memberikan tarif, menerima honorarium bahkan menerima hadiahpun tidak boleh. Karena sebuah lembaga bantuan hukum biasanya dibiayai oleh donasi atau bahkan bantuan dari pemerintah. Andaikan belum ada donasi, tetap tidak diperbolehkan menerima honorarium terhadap bantuan hukum yang diberikan, jika atas nama lembaga bantuan hukum," kata pria kelahiran Surabaya tahun 1971 ini.

DR. Syaiful Maarif yang juga salah seorang Ketua Alumni Fakultas Hukum Unair Surabaya menyebut, honorarium itu bisa diterma advokat dalam posisinya sebagai lawyer diluar Lembaga Bantuan Hukum.

"Ya kalau mau terima honorarium, maka bantuan hukum tersebut harus diterima sebagai pribadi advokat tersebut. Kalau atas nama Lembaga Bantuan Hukum tetap tidak bisa dibenarkan. Itu jelas dalam UU Nomor 16 Tahun 2011," kata Syaiful Ma'arif.

Syaiful Maarif bahkan menyebut, jika terlanjur menerima, maka klien yang mendapatkan bantuan hukum dari LBH tersebut bisa memintanya kembali.

"Ini bisa dipidanakan sebenarnya. Tapi kalau menurut saya bisa dibicarakan baik-baik dulu sebelum sampai ke pengadilan," tegas pria asal Madura ini. 

Sebagaimana ditulis media ini sebelumnya, salah seorang advokat dibawah nanungan Yayasan Biro Bantuan Hukum (YBBHL) Lumajang menerima imbalan dari pihak penerima bantuan hukum, sementara bantuan hukum tersebut diberikan atas nama yayasan yang kehadirannya untuk memberikan bantuan hukum.

Baca Juga : Bendum IKA PMII Jatim: Kiai Marzuki Orang yang Berani dan Tegas, NU Butuh Orang Seperti Itu

Atas kejadian ini salah seorang pendiri yayasan, yakni Mahmus SH, menyatakan protes karena menganggap tidak sesuai dengan dengan ketentuan. 

Namun advokat yang dimaksud, yakni Abdul Rohim SH, M.Si tetap menganggap hal itu syah, karena YBBH Lumajang belum menerima donasi dari siapapun, dan tidak adanya surat keterangan tidak mampu atas nama klien yang menerima bantuan hukum, yang dikeluarkan oleh pemerintahan desa. 

"Ya boleh, LBH itu kan lembaganya, yang bekerja kan advokatnya. Dan YBBH Lumajang belum menerima donasi dari manapan. Apalagi klien tersebut tidak menyertakan surat keterangan tidak mampu kepada kami," kata Abdul Rohim, advokat yang tergabung dalam YBBH Lumajang. 

Topik
YBBHL Lumajang Kemelut YBBHL Lumajang Abdul Rohim SH, M.Si DR. Syaiful Maarif SH, CH, MH Waketum DPN Peradi SAI Pengacara Mahmud SH Berita Lumajang hari Ini

Berita Lainnya