Eks Pegawai KPK Ajukan Banding Administratif ke Jokowi, Ini yang Diminta | Jatim TIMES
penjaringan-bakal-calon-jatimtimes099330c15d1b4323.jpg

Eks Pegawai KPK Ajukan Banding Administratif ke Jokowi, Ini yang Diminta

Oct 22, 2021 08:39
Eks pegawai KPK (Foto: Kompas.com)
Eks pegawai KPK (Foto: Kompas.com)

JATIMTIMES - Permasalahan pada pemecatan 57 pegawai KPK rupanya belum usai. Kali ini, mantan pegawai KPK yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) diketahui telah mengajukan permohonan banding administratif ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Mereka meminta Jokowi untuk membatalkan keputusan pimpinan KPK tentang pemberhentian pegawai KPK dan permohonan penetapan/pengangkatan pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Baca Juga : Saat Bertemu Presiden Cak Thoriq Sampaikan Janji BNPB Untuk Bantu Korban Gempa Lumajang

"Yang kami hormati Bapak Presiden Republik Indonesia, banding administratif ini kami sampaikan kepada Bapak Presiden RI," kata mantan pegawai KPK, Ita Khoiriyah. 

Ita menerangkan, pada 5 Oktober lalu, para mantan pegawai KPK telah mengirimkan surat keberatan terhadap pimpinan KPK atas keputusan pemberhentian itu. Akan tetapi KPK justru menolak keberatan itu.

"Dalam surat balasan tersebut pimpinan KPK sama sekali tidak mengakui dan tidak menyinggung sama sekali pelanggaran dalam pelaksanaan asesmen tes wawasan kebangsaan berupa maladministrasi dan pelanggaran hak asasi manusia berdasarkan temuan Ombudsman RI dan Komnas HAM RI," ungkap Ita. 

Dalam rincian banding administratif tersebut, mantan pegawai KPK juga membawa hasil pemeriksaan sejumlah lembaga yang menyelidiki proses TWK KPK ini, yakni Ombudsman dan Komnas HAM. Mereka juga membawa uraian uji materi Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung terkait polemik TWK.

"Bahwa atas perencanaan dan pelaksanaan asesmen TWK yang dibuat sebagai dasar oleh Pimpinan KPK untuk memberhentikan kami dalam SK PDH telah dilakukan uji materi dan pemeriksaan/penyelidikan yaitu oleh Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), Ombudsman RI, Komnas HAM RI," tutur Ita. 

Baca Juga : Arus Lalu Lintas Mulai Padat, Ini Kata Satlantas Polres Malang

Lebih lanjut, Ita meminta Jokowi untuk memulihkan hak dan nama baik 57 mantan pegawai KPK. Pemulihan nama baik itu diminta terkait dengan proses hasil TWK KPK yang dilakukan secara maladministrasi melanggar HAM.

Selain itu, mantan pegawai KPK meminta Jokowi untuk mengangkat 57 yang tidak lulus TWK untuk menjadi ASN. Pengangkatan itu didasarkan pada rekomendasi Ombudsman dan Komnas HAM.

"Mengambil alih proses pelaksanaan alih status 57 pegawai KPK dan menetapkan/mengangkat 57 pegawai (yang diberhentikan dengan hormat oleh Pimpinan KPK) menjadi aparatur Sipil negara di Komisi Pemberantasan Korupsi RI, sesuai dengan rekomendasi dari Ombudsman RI dan Komnas HAM RI," lanjut Ita. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com. Mari bergabung di Grup Telegram , caranya klik link Telegram JatimTIMES, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Topik
Eks pegawai KPK banding administratif Presiden Jokowi Tes wawasan kebangsaan KPK

Berita Lainnya