Wujudukan Pemerintahan Bersih, Pemkab Pamekasan Jalin Kerjasama dengan Kejari | Jatim TIMES

Wujudukan Pemerintahan Bersih, Pemkab Pamekasan Jalin Kerjasama dengan Kejari

Jul 22, 2021 20:20
Pemkab Pamekasan saat melaksanakan MOU dengan Kejari Pamekasan (Foto:Ist/Jatimtimes.com)
Pemkab Pamekasan saat melaksanakan MOU dengan Kejari Pamekasan (Foto:Ist/Jatimtimes.com)

PAMEKASANTIMES - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) pengawasan proses pembangunan daerah di Kabupaten Pamekasan.

Acara tersebut hadiri langsung oleh Bupati Pamekasan Baddrut Tamam, Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Mukhlis dan Sekretaris Daerah Pamekasan Totok Hartono yang bertempat di Peringgitan Mandhapah Aghung Ronggo Sukowati Pamekasan, Kamis (22/7/2021). Selanjutnya penandatanganan kesepakatan pendampingan hukum (legal asistance), juga dilakukan oleh seluruh Kepala Dinas.

Baca Juga : Dirawat Akibat Covid-19, Kades di Tulungagung Ini Ceritakan Rasa Sakit hingga Ikhlas Terima Suratan

Dalam kesempatan itu, Bupati Pamekasan Baddrut Tamam mengatakan, menjaga sinergi antar jajaran forkopimda merupakan hal yang utama dalam menguatkan tujuan pembangunan daerah. Semangat inilah yang selalu ditumbuhkembangkan Pemerintah Kabupaten Pamekasan dengan unsur lainnya.

"Kita bisa bekerja cepat dan tepat di masa pandemi tentunya dengan tidak bertentangan aturan yang berlaku," katanya.

Baddrut Tamam menambahkan, proses percepatan pelaksanaan program prioritas perlu didorong saat ini, karena mengingat sudah tengah tahun anggaran dan mengingat belum banyak yang dilakukan OPD untuk bekerja wujudkan program prioritasnya.

"Setelah pendampingan ini segera lakukan komunikasi intensif, antara APIP dan Kejaksaan Negeri Pamekasan secara teknis, agar segera terwujud," tambahnya

Mas Tamam, sapaan akrabnya menjelaskan bahwa dalam pemulihan ekonomi dan pembangunan juga dibutuhkan perputaran yang cepat agar berjalan dengan baik, sedangkan kepala dinas ragu bergerak, sehingga dengan berbagai percepatan kerja di masa pembatasan selama pandemi Covid-19, masyarakat bisa bertahan hidup dan terus produktif dalam bekerja.

"Sebenarnya teknis ini yang membuat ragu dinas untuk bergerak, terutama di saat pemenuhan kebutuhan dalam penanggulangan pandemi, sehingga para OPD butuh kepastian untuk bergerak dengan MoU agar bisa tenang," ujarnya pada awak media.

Baca Juga : Selama Januari hingga Juli, Kejari Kabupaten Malang Tangani Ratusan Kasus

Terakhir, Mas Tamam berpesan kepada segenap pimpinan OPD terkait, agar tetap bekerja dengan baik sesuai program prioritas yang telah dicanangkan. Jika sudah berbuat dengan benar jajarannya tidak usah lagi takut untuk bekerja.

Nantinya, saat kegiatan program itu mulai dilakukan, akan ada pendampingan khusus dari Kejari Pamekasan supaya tidak ada yang melanggar hukum dan keluar dari prosedur.

Sementara itu, Kejari Pamekasan Muhlis mengatakan bahwa sesuai dengan arahan pimpinannya, pihak kejari setempat akan tetap mendukung dan mengawal serta melakukan pendampingan hukum pada Pemkab Pamekasan. Terlebih dalam mewujudkan program pembangunan di kondisi darurat pada masa pandemi Covid-19 yang masih menyelimuti.

"Kami akan mendukung dan mengawal serta melakukan pendampingan hukum terhadap Pemkab Pamekasan," pungkasnya.

Topik
Bupati Pamekasan Kejari Pamekasan mou pengawasan pembangunan

Berita Lainnya