Naker Ngawi Buka Posko Pengaduan THR: Tak Bayar THR, Ancam Bekukan Kegiatan Usaha | Jatim TIMES

Naker Ngawi Buka Posko Pengaduan THR: Tak Bayar THR, Ancam Bekukan Kegiatan Usaha

May 04, 2021 16:16
Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi membuka layanan Posko Pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan tahun 2021. (Foto Satria Romadhoni/ JatimTIMES)
Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi membuka layanan Posko Pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan tahun 2021. (Foto Satria Romadhoni/ JatimTIMES)

NGAWITIMES - Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi membuka layanan Posko Pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan tahun 2021. 

Pembukaan posko pengaduan THR itu dibenarkan oleh Kepala Bidang Tenaga Kerja Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi, Wiwin Sumarti kepada JatimTIMES. 

Baca Juga : Pemkab Malang akan Susun SOP Mudik bagi Santri

Menurutnya posko pengaduan THR keagamaan itu terletak di ruang kerja Bidang Tenaga Kerja. "Kami buat Posko Pengaduan THR itu di kantor Disnaker," katanya.

Pembukaan Posko Pengaduan THR bertujuan untuk menegakkan hukum terhadap pelanggaran pemberian THR keagamaan dengan memperhatikan rekomendasi pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan. Selain itu melaporkan data pelaksanaan THR keagamaan di perusahaan dan tindak lanjutnya ke Kementerian Tenaga Kerja. 

Sesuai Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang pelaksanaan pemberian THR keagamaan tahun 2021 bagi pekerja/buruh di perusahaan, THR wajib dibayar penuh dan tepat waktu. 

Wiwin Sumarti menegaskan THR keagamaan yang cair di tengah pandemi Covid-19 merupakan pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada para pekerja/buruh menjelang hari raya keagamaan. 

“THR keagamaan wajib diberikan dalam bentuk uang rupiah dan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan. Harus dibayar full, tidak boleh mencicil,” tegas Wiwin Sumarti kepada JatimTIMES.

Baca Juga : Warga Pendatang yang Hendak Memasuki Desa Sidomulyo, Harus Menunjukkan Rapid Tes Antigen

Lebih lanjut Wiwin Sumarti menyampaikan jika perusahaan terlambat bayar THR bisa kena denda 5 % dari total THR yang harus dibayar. Denda itu akan dikelola untuk kesejahteraan pekerja. 

Sedangkan jika perusahaan tidak membayar THR kepada pekerja, sanksi administrasi berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi dan pembekuan kegiatan usaha. 

“Pengenaan denda tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR kepada pekerja,” imbuhnya.

Topik
Posko Pengaduan THR posko pengaduan thr ngawi

Berita Lainnya