Ketua Komisi D DPRD Tulungagung: Kita Lihat Ada Pencurian Start dalam Pembangunan Tower Desa Kiping | Jatim TIMES
penjaringan-bakal-calon-jatimtimes099330c15d1b4323.jpg

Ketua Komisi D DPRD Tulungagung: Kita Lihat Ada Pencurian Start dalam Pembangunan Tower Desa Kiping

Apr 20, 2021 20:37
Ketua Komisi D DPRD Tulungagung Abdullah Ali Munib usai hearing di Gedung DPRD Tulungagung, Selasa (20/04/2021). (Foto: Muhsin/TulungagungTimes).
Ketua Komisi D DPRD Tulungagung Abdullah Ali Munib usai hearing di Gedung DPRD Tulungagung, Selasa (20/04/2021). (Foto: Muhsin/TulungagungTimes).

TULUNGAGUNGTIMES - Komisi D DPRD Kabupaten Tulungagung melihat dalam proses pembangunan tower Desa Kiping ada pencurian start. Pasalnya, pelaksanaan pembangunan dilakukan lebih dulu daripada pengurusan izin.

Hal ini dikatakan oleh Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Tulungagung Abdullah Ali Munib, usai hearing dengan warga Desa Kiping dan LSM Bintara di Gedung DPRD Tulungagung, Selasa (20/4/2021).

Baca Juga : TKW Tulungagung Ungkap Suka Duka Jalani Ibadah Puasa di Taiwan, Antara Bangga dan Main Umpet

Menurut Ali Munib, dalam aturan harusnya izin mendirikan bangunan diurus terlebih dahulu baru melaksanakan pembangunan. Namun DPRD tidak bisa melakukan penghentian atau pembatalan karena bukan wewenang atau wilayah kerjanya. 

"Secara hukum biar PTUN yang menentukan. Untuk sanksi pencurian start (membangun dulu baru mengurus izin) tidak diatur dalam Perda," katanya.

Dijelaskan, Perda Tulungagung yang mengatur tentang pembangunan tower saat ini sudah ada, tapi karena ada aturan baru yaitu adanya perpindahan pengawasan dari Dinas Kominfo ke Dinas PUPR sesuai aturan dari Pemerintah Pusat terkait tata ruang dan sebagainya, maka Perda tersebut masih dalam proses perubahan.

"Makanya kita baru melaksanakan perubahan Perda, dan saat ini sudah kita laksanakan dalam tahap NA (Naskah Akademik) di UB (Universitas Brawijaya). Setelah itu nanti baru ada pembahasan dengan pihak eksekutif," jelasnya.

Berdasarkan temuan hasil hearing, Ali Munib mengaku, akan memasukkan pasal sanksi ke dalam Perubahan Perda terkait pencurian start atau membangun dulu baru mengurus izin. 

"Tentu, tentu, nanti akan kita masukkan," tegasnya.

Baca Juga : Pemkab Bangkalan Digerojog Bantuan MCK dari Pemprov Jatim

Sebelumnya, telah dilakukan hearing antara warga Desa Kiping yang terdampak pembanguan tower, LSM Bintara, Pemdes Kiping, dan Komisi D DPRD Tulungagung. Hearing dilaksanakan karena pembangunan tower Desa Kiping masih menimbulkan polemik antara pemdes dan warga desa yang masuk zona terdampak pembangunan tersebut.

Secara legal formal administrasi perizinan pembangunan tower Desa Kiping sudah lengkap, tapi yang menjadi catatan adalah prosedur yang dilalui kurang sesuai. Artinya, pembangunan dilakukan terlebih dahulu, baru izinnya dilengkapi.

Komisi D DPRD Tulungagung menyarankan, bagi masyarakat Desa Kiping yang masih merasa dirugikan untuk mengambil langkah dengan menempuh jalur PTUN.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com. Mari bergabung di Grup Telegram , caranya klik link Telegram JatimTIMES, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Topik
tower desa kiping pembangunan tower

Berita Lainnya