Respons Polemik Seleksi Perangkat Desa, Komisi I DPRD Trenggalek Sarankan Pembatalan | Jatim TIMES

Respons Polemik Seleksi Perangkat Desa, Komisi I DPRD Trenggalek Sarankan Pembatalan

Feb 23, 2021 17:03
Situasi rapat koordinasi antara Komisi I DPRD Trenggalek dengan kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Situasi rapat koordinasi antara Komisi I DPRD Trenggalek dengan kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

TRENGGALEKTIMES - Komisi I DPRD Trenggalek memanggil sejumlah OPD untuk meluruskan polemik seleksi perangkat desa. Dalam rapat, disetujui bahwa perbuatan yang dilakukan kepala desa Ngulanwetan, Kecamatan Pogalan, Trenggalek, telah menyalahi prosedur.

Ketua Komisi I DPRD Trenggalek Husni Tahir Hamid menerangkan bahwa dalam permasalahan pengisian perangkat desa Ngulanwetan, sudah ditemukan benang merahnya.

Baca Juga : Tahun 2021, Target PAD Sumenep dari Sektor Pariwisata Naik 15 Persen

"Setelah kami dengarkan kronologi permasalahannya, kami nyatakan bahwa proses pengisian perangkat desa cacat prosedur," ucap Husni Tahir Hamid, Selasa (23/2/2021).

Menurut Husni, dari hasil rapat diskusi dengan kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, (PMD)  ditegaskan bahwa proses seleksi pengisian perangkat desa Ngulanwetan tidak memenuhi prosedur. "Cacat prosedur akibat tidak memenuhi peraturan Permendagri Nomor 83  Tahun 2015 dan Perda Nomor 13 Tahun 2015," ucap dia usai pimpin rapat.

Disampaikan Husni, cacatnya prosedur diakibatkan banyak hal. Mulai penjaringan seleksi hingga tahapan lain. Intinya tidak mendapatkan rekomendasi dari camat. Sementara rekomendasi tersebut berupa SK setuju dan tidak setuju.

"Alhasil dari keputusan bersama, proses pengisian itu juga berpotensi untuk dibatalkan. Hal itu mengacu pada UU Nomor 30 Tahun 2014," ungkapnya.

Ada dua sanksi yang harus dipilih. Yang pertama bisa dibatalkan oleh yang mengeluarkan keputusan, dalam hal ini kepala desa. Kedua, bisa juga dilakukan dari atasan kepala desa yakni bupati. "Misal adanya praktik jual beli atau adanya uang sogokan sehingga tertunda, itulah yang dinamakan akibat," ucapnya.

Masih menurut Husni, karena ini merupakan proses seleksi pengisian jabatan, maka patut ada dugaan. Namun, dalam hal ini pemkab tidak sampai mengurus kepada jalur pidana.

"Pemkab hanya memiliki kewajiban terkait proses administrasi. Adapun jalur pidana akan ada pada pihak lain. Jadi, pemerintah tidak bisa bicara pidana," tambah politisi Partai Hanura ini.

Baca Juga : Rumah Dinas Ketua DPRD Kota Malang Digeruduk Organisasi Wartawan

Sementara itu, Edi Supriyanto selaku kepala Dinas PMD Kabupaten Trenggalek menerangkan, adanya rapat koordinasi ini bahwa telah disepakati bersama. "Kita sepakat menindaklanjuti pelaksanaan pengisian perangkat desa di Desa Ngulanwetan," kata dia.

Dari hasil rapat tersebut, dijelaskan Edi, akan ada rencana pembatalan hasil proses yang telah dilaksanakan. Hal itu karena dianggap tidak memenuhi prosedur.

Prosesnya nanti akan dirapatkan lagi. Intinya dalam waktu dekat, pihaknya akan meminta pembuatan surat keputusan untuk pembatalan. "Tentu dari pejabat yang membuat keputusan atau di atasnya , yakni bupati serta pengadilan," pungkas Edi.

 

Topik
Berita Trenggalek pemkab trenggalek Seleksi perangkat desa

Berita Lainnya