BANGKALANTIMES - Pendirian galangan kapal milik PT Galangan Samudra Madura (GSM) di Desa Sambilangan, Kecamatan/Kabupaten Bangkalan nampaknya menuai dukungan dari legislator komisi A DPRD setempat.
Namun, dukungan tersebut bukan tidak beralasan, melainkan pihaknya berharap dengan adanya galangan kapal tersebut bisa memberikan dampak positif tehadap pertumbuhan ekonomi khususnya bagi warga disekitarnya.
Baca Juga : Selain Tingkatkan IPM, PKBM Diharapkan Tekan Pernikahan Anak di Lumajang
Mujibur Rohman menyebutkan, dengan adanya galangan kapal ini, ia menaruh harapan besar agar perekonomian di Kabupaten Bangkalan bisa hidup, terutama di bidang maritim.
"Makanya kami mendukung berdirinya galangan kapal itu, tapi harus ada timbal balik kepada masyarakat sekitar nantinya," ujar dia usai memanggil sejumlah stagholder pada Selasa (2/2/2021) kemarin.
"Semisal perbaikan jalan serta pemberdayaan masyarakat sekitarnya," imbuh dia.
Sementara itu, Kepala Dinas Perijinan Bangkalan, Ainul Ghufron mengatakan, dirinya juga menaruh harapan besar menuju Bangkalan menjadi daerah maritim, dengan adanya PT. GSM tersebut.
Sebab, syarat untuk menjadi daerah maritim itu harus memiliki 5 pelabuhan kapal. Maka, jika GSM ini bisa berjalan, Bangkalan akan memenuhi syarat untuk menjadi daerah maritim.
Selanjutnya Ainul menjelaskan, pendirian galangan kapal oleh PT. GSM kalau secara administratif sudah selesai, hanya saja ada beberapa item yang harus disempurnakan.
Tak hanya itu, dia juga mengaku, pihak PT. GSM sudah memperhatikan hal-hal yang menjadi kewajibannya. Misalnya memperkerjakan warga setempat dan perbaikan jalan.
Baca Juga : Polemik Pasar Ngunut, Komisi C DPRD Akan Koordinasi Dengan Pihak Terkait
“Puluhan orang yang sudah bekerja di PT GSM, perbaikan jalan juga berlanjut dan CSR juga akan muncul seiring berjalannya galangan kapal itu,” ucapnya.
Selain itu Kepala Satpol-PP Bangkalan, Irman Gunadi berharap, rapat tersebut dapat diagendakan kembali dengan menghadirkan PT GSM, sebab jika duduk bersama maka nanti bisa tahu akar permasalahannya ada di mana.
Sebab, sebelumnya PT. GSM sempat dipersoalkan oleh warga sekitar, seperti yang mencuat terkait izin administrasi dan merugikan warga setempat lantaran dianggap mematikan mata pencaharian warga.
"Maka dari itu harus diagendakan ulang rapat ini agar persoalan yang mencuat terkait izin dan padat karya bisa lekas terselesaikan," pungkasnya.
Sekedar diketahui, tidak hadirnya pihak PT GSM dalam rapat tersebut akibat yang bersangkutan terinfeksi virus Corona dan sedang menjalani isolasi mandiri.