PAC PP Kalipuro Laporkan Dugaan Pelanggaran Proses IMB Swalayan Vionata ke Kejari Banyuwangi | Jatim TIMES

PAC PP Kalipuro Laporkan Dugaan Pelanggaran Proses IMB Swalayan Vionata ke Kejari Banyuwangi

Jan 27, 2021 18:53
PAC Pemuda Pancasila menyerahkan berkas laporan di kantor Kejari Banyuwangi Nurhadi Banyuwngi Jatim Times
PAC Pemuda Pancasila menyerahkan berkas laporan di kantor Kejari Banyuwangi Nurhadi Banyuwngi Jatim Times

BANYUWANGITIMES – Pimpinan Anak Cabang (PAC) Pemuda Pancasila (PP), Kecamatan Kalipuro Banyuwangi melaporkan dugaan pemalsuan data tanda tangan warga dalam proses pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Swalayan Vionata Genteng, Banyuwangi, ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Banyuwangi, Rabu (27/01/2021).

“Hari ini laporan kami sudah masukan ke Kejaksaan Banyuwangi ,” jelas Atrayu, Wakil Ketua PAC Pemuda Pancasila Kecamatan Kalipuro, 

Baca Juga : KPU Panggil 27 Penyelenggara Pemilihan yang Diduga Melanggar Kode Etik

Kasus tersebut sengaja dilaporkan ke Kejari Banyuwangi karena dinilai telah mencoreng citra dan nama baik Banyuwangi serta menodai kesungguhan dan keseriusan Bupati Abdullah Azwar Anas dalam membangun iklim investasi yang taat hukum dan aturan. Sementara di sisi lain, investor disinyalir sengaja mengabaikan hak – hak warga masyarakat yang ada di sekitarnya yang kebanyakan kalangan Wong Cilik. "Kami yakin Bupati Anas tidak tahu bahwa ada kejadian seperti ini dalam proses pengurusan IMB Swalayan Vionata Genteng,” ungkapnya.

Dia menuturkan kasus dugaan pelanggaran pembangunan Swalayan Vionata Genteng, tidak bisa dibiarkan begitu saja karena ke depan dinilai menjadi salah satu faktor penghambat pembangunan daerah. 

“Kami melihat di sini ada hak masyarakat kecil diabaikan oleh pelaku investasi, kalau caranya begini, masyarakat bisa takut saat ada investasi. Gara–gara kasus seperti ini, nasib pembangunan Banyuwangi, bisa terhambat,” imbuh Atrayu.

Seperti diketahui, IMB Swalayan Vionata Genteng, yang berdiri di atas tanah bersertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang merupakan bekas Kantor Kawedanan Genteng, salah satu bukti peninggalan sejarah era penjajahan kolonial Belanda.

Pada tahun 2017, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kabupaten Banyuwangi, menerbitkan IMB Swalayan yang dibangun di kawasan RT 9 RW 5, Dusun Kopen, Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng. Namun dalam perkembangan muncul polemik karena sebagian warga yang rumahnya berbatasan langsung tidak pernah diajak musyawarah atau pun dimintai persetujuan oleh pihak manajemen Swalayan Vionata Genteng.

Selanjutnya berharap menempuh keadilan, beberapa tokoh masyarakat setempat meminta pendampingan Ormas Pemuda Pancasila (PP) Banyuwangi.  

Selanjutnya pada Senin, 24 Agustus 2020, atas permohonan MPC Pemuda Pancasila Banyuwangi, Hearing kasus dugaan pemalsuan data dalam proses pengurusan IMB Swalayan Vionata Genteng digelar. Sidang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Banyuwangi, Irianto. Dihadiri Dinas Pekerjaan Umum (PU) Binamarga Cipta Karya Perumahan dan Permukiman, DPMPTSP, Dinas Perhubungan (Dishub) serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Perwakilan masyarakat dan manajemen Swalayan Vionata Genteng, juga turut diundang dalam hearing tersebut.

Dalam forum hearing tersebut terungkap bahwa sejumlah nama warga yang bertanda tangan dalam proses pengurusan IMB diduga dipalsukan. 

Sebagai tindak lanjut hearing pada Senin, 14 September 2020, Komisi I DPRD Banyuwangi, bersama Dinas PU Binamarga Cipta Karya Perumahan dan Permukiman, DPMPTSP, Dishub serta Bappeda, menggelar sidak ke lokasi pembangunan Swalayan Vionata Genteng. Ikut hadir dan mendampingi agenda sidak, Kepala Desa Genteng Kulon dan perwakilan Camat Genteng. 

Baca Juga : Puluhan Aktifvs Banyuwangi Bersatu Peringat Hari Anti Korupsi

Dalam agenda sidak tersebut, pimpinan dan anggota Komisi I DPRD Banyuwangi, menemui langsung perwakilan warga yang rumahnya berbatasan dengan proyek bangunan Swalayan Vionata Genteng. Dan ditemukan data yang semakin jelas terkait dugaan pemalsuan data tanda tangan warga dalam proses pengurusan IMB Swalayan Vionata Genteng.

“Usai sidak Komisi I DPRD Banyuwangi, menyatakan akan segera melakukan Rapat Khusus sebagai tindak lanjut sidak. Namun sayangnya, sampai saat ini tetap tidak ada tindak lanjut,” jelas pria berbadan langsing tersebut.

Padahal, dari penelitian dan kajian lintas PAC Pemuda Pancasila Banyuwangi, kasus dugaan pemalsuan tanda tangan warga dalam proses pengurusan IMB Swalayan Genteng, didapati sejumlah indikasi pelanggaran. Dugaan pelanggaran yang dilakukan antara lain terkait dengan Peraturan Bupati (Perbup) Banyuwangi Nomor 66 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Perbup Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Tata Cara Pengajuan Permohonan Izin Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Banyuwangi. 

Kemudian dikaitkan dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan. Termasuk Undang-Undang (UU) No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

“Kami juga menduga ada pelanggaran Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945, juga Pasal 263 KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana),” kata Atrayu.

Berkas laporan dugaan pemalsuan data tanda tangan warga dalam proses pengurusan IMB Swalayan Vionata Genteng, yang dikirim PAC Pemuda Pancasila Kecamatan Kalipuro, ini diterima langsung oleh Ajun Jaksa Kejari Banyuwangi, Muhammad Toriq Fahri, SH. Sementara sebagai terlapor diantaranya, Kepala DPMPTSP kabupaten Banyuwangi, Ketua Komisi I DPRD Banyuwangi, Manajemen Swalayan Vionata Genteng, Camat Genteng dan Kepala Desa Genteng Kulon.

Namun sayangnya dari seluruh terlapor enggan membrtikan konfirmasi dan memberikan tanggapan. Pertanyaan yang diajukan  wartawan melalui media sosial hanya dibaca namun, tidak diberi jawaban.

Topik
Berita Banyuwangi berita banyuwangi hari ini Swalayan Vionata Genteng

Berita Lainnya