Bermodal Surat Keterangan Pernah Belajar, Anggota BPD Disoal Warga | Jatim TIMES

Bermodal Surat Keterangan Pernah Belajar, Anggota BPD Disoal Warga

Jan 25, 2021 11:33
Surat keterangan pernah belajar dan lulus 1980, Salah satu syarat yang di lampirkan Ruslan saat mencalonkan BPD.
Surat keterangan pernah belajar dan lulus 1980, Salah satu syarat yang di lampirkan Ruslan saat mencalonkan BPD.

NGAWITIMES - Kabar tak sedap tentang isu pengisian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sumengko Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi kembali mencuat. Kabar itu muncul lantaran salah satu anggotanya dianggap tak memenuhi syarat. Salah satunya dikarenakan anggota yang bersangkutan hanya bermodalkan surat keterangan pernah belajar dan lulus sekolah.

Salah seorang warga desa setempat pun memberikan sindiran menohok terkait keanggotaan yang hanya cukup memiliki surat keterangan pernah belajar. "Kalau ingin jadi BPD Desa Sumengko syaratnya mudah dan tidak pakai ijazah, cukup dengan surat keterangan pernah belajar dan lulus sekolah sudah bisa jadi seorang BPD," sindir warga desa setempat.

Baca Juga : Cegah Covid-19, Dewan Dampingi Warga Lakukan Penyemprotan Desinfektan 

 

Menelisik kebenaran informasi yang berkembang di lingkungan masyarakat sekitar, Sumarli Kepala Desa Sumengko mengatakan tidak mengetahui kebenaran hal itu. Karena BPD dilantik sebelum dirinya menjabat sebagai Kades Sumengko. 

"BPD diangkat serta dilantik sebelum saya menjabat Kades, BPD dilantik bulan Mei dan saya dilantik bulan November 2019 lalu, jadi BPD sudah ada SK duluan," ucap Sumarli, Jumat, (22/01/2021).

Menurut Sumarli, informasi berkaitan dengan persyaratan menjadi anggota BPD saat itu sepenuhnya menjadi ranah Kades serta panitia penyelenggara pengisian BPD pada waktu itu. Namun, menurutnya memang yang menjadi ketentuan dan persyaratan pendaftaran calon BPD adalah harus melampirkan ijazah atau pengganti ijazah yang di legalisir instansi terkait.

"Kalau untuk syarat pendaftaran calon BPD ya harus melampirkan ijazah atau pengganti ijazah yang telah di ligalisir oleh instansi terkait," tandas Sumarlik menjelaskan.

Kepala SMPN 2 Karangrejo Magetan Endang Rukmini, membenarkan jika ia sempat membuatkan surat keterangan pernah belajar dan lulus 1980 atas nama Ruslan beberapa saat lalu. Namun surat keterangan itu menurutnya bukan untuk digunakan sebagai pengganti ijazah.

"Ya, waktu itu pak Ruslan datang ke sekolah minta surat keterangan pernah belajar dan lulus di sekolah ini, namun surat itu bukan sebagai pengganti ijazah," jelas Endang Rukmini beberapa hari lalu.

Endang mengatakan, untuk mendapat ijazah atau pengganti ijazah disarankan untuk langsung mendatangi Dinas Pendidikan setempat dengan membawah surat pengantar dari sekolah. Namun saat itu tidak dilakukan Ruslan.

"Waktu itu pak Ruslan buru- buru, saya sarankan agar datang lagi ke sekolah kalau ingin mendapat ijazah pengganti nanti saya buatkan surat pengantar yang dapat diurus melalui Dinas terkait namun hingga kini tidak pernah ada kabarnya lagi," tambahnya.

Baca Juga : Lakukan Pelanggaran ini, Napi Bebas Beri Hukuman Bagi Pegawai Lapas 

 

Sementara itu, Ketua Panitia Penyelenggara Pengisian BPD Desa Sumengko tahun 2019 Masrukan, terkesan lepas tanggungjawab. Ia mengatakan jika itu menjadi kewenangan Ruslan sendiri karena untuk kelengkapan persyaratan pendaftaran BPD sudah dijelaskan oleh panitia penyelenggara.

"Ya itu urusannya pak Ruslan sendiri karena kelengkapan administrasi pendaftaran waktu itu yang ngurus pak Ruslan sendiri, dan saya di kabari anggota panitia lewat telpon kalau berkas persyaratan pak Ruslan sudah lengkap," ujarnya.

Namun keterangan Masrukan tersebut dibantah Ruslan. Ia mengatakan jika saat itu tidak ada arahan dari panitia karena surat keterangan pernah belajar dan lulus dari SMPN 2 Karangrejo itu sudah bisa sebagai syarat mendaftar BPD.

"Saya waktu itu tidak diarahkan panitia kalau harus menggunakan ijazah untuk syarat pendaftan BPD karena surat keterangan pernah belajar dan lulus itu saja sudah bisa," kata Ruslan menjelaskan.

Dalam hal ini, masyarakat Desa Sumengko berharap agar ada tindakan tegas dari pihak berwenang. Sehingga hal seperti itu tidak terulang kembali di kemudian hari.

Topik
BPD Desa Sumengko polemik BPD Desa Sumengko berita ngawi hari ini Berita Jatim

Berita Lainnya