Ini Sikap Komisi B DPRD Surabaya Perihal Perwali 67 Tahun 2020 | Jatim TIMES

Ini Sikap Komisi B DPRD Surabaya Perihal Perwali 67 Tahun 2020

Jan 04, 2021 15:35
Anggota Komisi B DPRD Surabaya John Thamrun
Anggota Komisi B DPRD Surabaya John Thamrun

SURABAYA - Anggota Komisi B DPRD Surabaya John Thamrun meminta penegakan peraturan tentang protokol kesehatan untuk tidak digebyah uyah. Terutama terhadap lokasi usaha yang sudah menerapkan standar protokol kesehatan (prokes).

"Pemkot seharusnya memberikan kebijakan agar tempat-tempat yang sudah memenuhi prokes tidak ditutup. Ini demi menjaga geliat perekonomian di Surabaya," kata John, Senin (4/1/2020). 

Penutupan lokasi usaha ini sesuai Peraturan Wali Kota (Perwali)  Nomor 67 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan falam Rangka Pencegahan dan Memutus Mata Rantai Penyebaran Covid-19 di Kota Surabaya.

John menjelaskan, sesuai dengan Pasal 30 dalam Perwali No 67 Tahun 2020, perangkat daerah dapat melakukan evaluasi terhadap penerapan protokol kesehatan pada tempat dan fasilitas umum yang sudah bertanda verifikasi. "Ketika tempat usaha sudah patuh, jangan lantas ditutup semua. Jangan digebyah uyah," ungkap politisi PDIP Surabaya ini. 

Tentang standar verifikasi sendiri, dikatakan pria yang biasa disapa JT ini, dipersyaratkan beberapa hal bagi pemilik tempat usaha. Di antaranya, lokasi harus ruang terbuka, tidak memperbanyak ruang ber-AC, membatasi jumlah pengunjung sekitar 50 persen, serta menyiapkan protokol kesehatan. Yakni tempat cuci tangan, dan pngecekan suhu tubuh. "Intinya sesuai dengan aturan perwali, menkes maupun standar WHO," imbuh JT.

Di sisi lain, diterbitkannya perwali ini juga didukung oleh JT. Namun,  beberapa klausul pasal disarankan untuk tidak kontradiktif. "Membuat masyarakat disiplin boleh. Tapi jangan juga mematikan geliat ekonomi dan pendapatan pemilik usaha," pungkasnya.

Topik
Komisi B DPRD Surabaya John Thamrun Protokol Kesehatan

Berita Lainnya