Ifada Nur Rohmaniah Konsultan Psikologi Tulungagung (Foto : Istimewa/ TulungagungTIMES)
Ifada Nur Rohmaniah Konsultan Psikologi Tulungagung (Foto : Istimewa/ TulungagungTIMES)

Apakah ada dampak psikologi bagi pelaku pengaturan pemenang di kontestasi penjaringan dan penyaringan perangkat desa yang diduga telah berjalan turun temurun. 

Ifada Nur Rohmaniah, Psikolog atau konsultan psikologi asal Tulungagung menjelaskan bahwa budaya yang tidak baik untuk dilakukan itu lebih pada filosofi orang Jawa dalam konteks pandangan psikologi.

Baca Juga : Sejumlah OPD Terpapar Covid-19, Pemkab Tulungagung Kembali Berlakukan WFH

"Ojo gumunan, ojo getunan, ojo kagetan, ojo dumeh merupakan filosofi jawa. Filosofi itu sarat memberikan pemahaman dalam konteks rasa dalam kejiwaan, relung refleksi diri juga dapat dilakukan dalam filosofi Jawa ini," kata Ifada, Jumat (23/10/2020).

Ojo getunan, ojo gumunan, ojo kagetan, ojo dumeh menurut Ifada bisa mencakup secara luas dalam kehidupan termasuk pondasi dasar yang perlu ditanamkan dalam struktur kepribadian dalam tata nilai norma yang diberlakukan.

"Ketika seseorang sudah dalam pengembangan proses kehidupan berkarir dan memiliki kekuasaan kontrol diri bisa menjadi pilar pengendalian diri," jelasnya.

Ifada lantas menjabarkan, ojo gumunan atau gak gampang gumun ketika berhadapan yang berkilau dan melimpah di luar haknya.

Kemudian, ojo getunan maknanya tidak menyesal walau ada peluang tidak melakukan yang tidak semestinya.

Lalu ojo kagetan alias perlu bersikap tenang dan kembali pada prinsip yang telah dibangun secara positif walau ada penawaran yang menggiurkan.

Terakhir, ojo dumeh bisa diartikan jangan mentang-mentang menang, maka tindak tanduknya sewenang-wenang terhadap yang dikalahkan.

"Filosofi jawa dalam perspektif psikologi dalam secara makna, hal tersebut bagian dari membangun jiwa yang positif dan akan lebih peka, lentur dalam tempaan namun dalam koridor bisa kontrol perlu ditanamkan sejak dini sehingga bisa mencegah," ungkapnya.

Sebelumnya, pengamat politik dan kebijakan dari Universitas Bhineka (U-BHI) Tulungagung, Andreas Djatmiko mengatakan pengaturan pemenang tak lain karena budaya politik transaksional yang sudah menggurita di sendi-sendi masyarakat saat ini.

Baca Juga : Kabar Baik, Jam Besuk RSUD Ngudi Waluyo Blitar Kembali Dibuka

"Biasanya, ini biasanya lho, kalau kerja saja memberi upeti yang terjadi adalah hal itu akan membudaya alias dibudidayakan turun temurun dari generasi ke generasi," kata pria yang akrab disapa, AA Djatmiko ini.

Analogi yang disampaikan dosen dan pengacara itu misalnya, karyawan/pekerja yang memberi upeti.

"Dia akan merasa saya sudah memberi sejumlah upeti, masak saya harus kerja keras, kan saya bayar," ujarnya memberi contoh.

Efek dari merasa sudah membayar upeti ini, menurut AA Djatmiko, pasti akan berdampak pada etos kerja yang kurang bagus di lingkungan kerja, karena selalu merasa.

"Begitu juga kalau pekerja/karyawan itu adalah ‘titipan yang maha kuwaos’, entah itu saudara atau sejenisnya, sama saja, kecuali jika personal yang dititipkan tersebut punya visi dan misi yang berbeda dari titipan-titipan yang lainnya (profesional) tapi sepertinya 1001 (sangat jarang) itu," jelasnya.

Jadi kalo berpijak dari hal tersebut di atas, tetap yang dirugikan menurutnya adalah masyarakat setempat.

"Tentu saja berdampak pada baik buruknya pelayanan yang akan diberikan. Perangkat desa kan tugas wajibnya memberikan pelayanan pada masyarakat di tingkat kelurahan/desa," tutup AA Djatmiko.