Sekretaris Fraksi PKB DPRD Bondowoso Sutriyono (Foto: Abror Rosi/ JatimTIMES)
Sekretaris Fraksi PKB DPRD Bondowoso Sutriyono (Foto: Abror Rosi/ JatimTIMES)

Sekretaris Fraksi PKB DPRD Bondowoso Sutriyono meminta pembangunan tempat ibadah di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Koesnadi dihentikan sementara untuk menghindari mal administrasi di kemudian hari.

Mengingat, dalam pembangunan tempat ibadah pelaksanaannya diduga melanggar Peraturan Pemerintah (PP) 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Baca Juga : Rakor dengan PT. JGU, untuk Percepat Stockphile Terpadu di Lumajang

"Untuk menghindari polemik dan terjadinya mal administrasi pemerintah daerah di kemudian hari, kami meminta pembangunan tempat ibadah sementara dihentikan," pinta Sutriyono.

Di sisi lain, pembangunan dari dana swadaya masyarakat sekitar Rp 3 milliar itu disebut belum mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB).

Politisi PKB itu menjabarkan, dalam PP No 12 tahun 2019 di pasal 47 dijelaskan bahwa hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Karena itulah, segala bentuk penerimaan dan pengeluaran itu harus masuk dalam APBD. Tak terkecuali pembangunan tempat ibadah ini hendaknya juga dilaporkan.

"Tak terkecuali hibah berapa pun masuk di APBD, karena nantinya akan masuk dalam aset daerah," katanya.

Artinya, jelas Sutriyono, ada prosedur yang harus dilalui Pemerintah Daerah dalam menerima dana bantuan dari masyarakat.

Baca Juga : Pemkab Blitar Alokasikan Rp 800 Juta Untuk Rest Area Sirah Kencong

“Memang dana pembangunan tempat ibadah RSUD dr. Koesnadi, bukan dari anggaran pemerintah Daerah dan murni swadaya. Tetapi bangunan tersebut berdiri diatas tanah negara dan bangunan tempat ibadah tersebut akan menjadi aset daerah, sehingga kepada pihak RSUD dr. Koesnadi, harus tunduk peraturan perundang-undangan,” tambahnya.

Ia menambahkan bahwa Pemerintah Daerah dan DPRD telah sepakat menganggarkan pembangunan tempat ibadah di RSUD dr. Koesnadi pada tahun anggaran 2021.

"Agar tidak terjadi tumpang tindih dan pertanggungjawaban anggaran yang jelas, pembangunan tempat ibadah di RSUD dr. Koesnadi saat ini, harus dihentikan sementara," pungkasnya.