Hasyim Wahid, Divisi Humas Bawaslu Banyuwangi (Nurhadi Banyuwangi Jatim Times)
Hasyim Wahid, Divisi Humas Bawaslu Banyuwangi (Nurhadi Banyuwangi Jatim Times)

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banyuwangi menunggu konsistensi dan komitmen dukungan para pemangku kepentingan dalam upaya mewujudkan pemilihan bupati-wakil bupati Banyuwangi. Pasalnya, hingga saat ini hak politik dua paslon yang berkontestasi untuk menjunjung  pilkada jujur, sehat, damai dan demokratis, patut dipertanyakan.

Menurut Hasyim Wahid, Divisi Humas Bawaslu Banyuwangi, hampir satu bulan pelaksanaan kampanye pasangan calon (paslon) bupati-wakil bupati Banyuwangi yang dilakukan oleh paslon nomor urut 1 Yusuf Widyatmoko-KH Muhammad Riza Azizy (Mas Yusuf-Gus Riza) maupun palon nomor urut 2 Ipuk Fiestiandani Azwar Anas-H Sugirah (Ipuk-H Sugirah), pihaknya belum pernah sekalipun menerima Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) kampanye dari pihak yang berwenang.

Baca Juga : MUI Batal Bahas Masa Jabatan Presiden hingga Politik Dinasti di Munas, Mengapa?

Menurut dia sampai saat ini pihak Bawaslu sudah menerima 5 (lima) pengaduan pelanggaran kampanye pilbup-cawabup Banyuwangi. Di mana tiga aduan sudah tuntas, sedangkan yang terbaru yaitu dugaan oknum ASN terlibat dalam mendukung salah satu paslon masih dalam proses. 

Temuan-temuan di lapangan dan sering terjadi masih seputar belum adanya STTP Kampanye dari Polresta Banyuwangi.

”Hal ini terjadi karena perbedaan pendapat Satgas Covid-19 Banyuwangi dengan aparat Polresta Banyuwangi dalam menerbitkan STTP Kampanye,” jelas Hasyim.

Selanjutnya mantan wartawan ini menuturkan, Bawaslu terus mendorong Satgas Covid-19 Banyuwangi dan Polresta melepas ego masing-masing. Sehingga paslon bupati-wakil bupati Banyuwangi mendapatkan hak-hak politiknya dalam menjalankan kampanye. Tentunya dengan memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan termasuk rekomendasi dari Satgas Covid-19 Banyuwangi.

“Perlu kesadaran bersama kelancaran dan kesuksesan Pilkada merupakan tanggung jawab bersama. Mari sambut pemilu dengan riang gembira, tanggalkan ego masing-masing agar semua berjalan dengan aman lancar dan sukses. Termasuk dalam penerbitan STTP Kampanye yang menjadi hak paslon,” imbuh tokoh asal Srono itu.

Lebih lanjut dia menambahkan sampai saat ini Bawaslu Banyuwangi sudah 4 (empat) kali menginisiasi pertemuan antara Polresta dengan Satgas Covid-19 Banyuwangi. Pada dasarnya keinginan petugas Polresta Banyuwangi cukup sederhana, yakni persyaratan administrasi yang diminta rekomendasi Satgas Covid 19 Banyuwangi dari Satgas Kabupaten tidak dari kecamatan. 

Baca Juga : Bawaslu Nyatakan Satu ASN Kabupaten Malang Tak Netral, Hasil Pleno Akan Diserahkan KASN

Sementara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi bersikukuh rekomendasi yang diberikan cukup Satgas Covid-19 tingkat kecamatan.

”Ini kan soal siapa yang mengeluarkan rekomendasi Satgas Covid-19 Kabupaten atau Kecamatan. Apabila satgas Covid Kabupaten mau mengeluarkan selesai karena hal tersebut yang diminta Polresta Banyuwangi. Waktu terus berlalu jangan sampai paslon tidak bisa mendapatkan hak politiknya dalam melaksanakan kampanye karena ego sektoral masing-masing,” tegas Hasyim mengakhiri wawancara.