Ketua DPD KAI Jatim Abdul Malik. (Foto: Dokumen JatimTIMES)
Ketua DPD KAI Jatim Abdul Malik. (Foto: Dokumen JatimTIMES)

Dana hibah Kampung Tangguh Pemkot Surabaya kepada seluruh RW se-Surabaya mendapat sorotan. Ketua DPD KAI (Kongres Advokat Indonesia) Jatim Abdul Malik mewanti agar seluruh Ketua RW berhati-hati jika tidak ingin terjerat hukum. 

“Menurut saya, Pemkot Surabaya memberikan dana hibah kampung tangguh itu sangat terlambat sekali. Di mana kondisi pandemi (Covid-19) ini sudah menurun,” ujar Abdul Malik, Wakil Ketua DPD Gerinda Jatim, Minggu (18/10). 

Baca Juga : Golkar Kabupaten Banywuangi Fokus Dampak Covid-19 dan Pemenangan Calon

Malik justru mempertanyakan alasan Pemkot Surabaya mengapa baru saat ini dana kampung tangguh diberikan. “Seharusnya Pemkot Surabaya membuat program kampung tangguh ini dari dulu. Kalau sekarang sudah terlambat,” tegasnya.

Ia menduga bahwa pemberian dana hibah kampung tangguh sebesar Rp 5 juta per-RW ini bisa juga untuk tujuan politik.

“Kalau saya lihat, ini merupakan salah satu program salah satu calon wali kota. Karena kalau sekarang, waktunya sudah tidak pas,” jelas pria asal Surabaya ini.

Malik juga sempat disambati oleh Ketua RW di kampungnya perihal dana hibah kampung tangguh. 

“Saya juga barusan ditelpon oleh RW saya. Dia tidak mau menerima karena bebannya terlalu banyak. Dia juga bilang, kenapa kok baru sekarang (dana hibah kampung tangguh) diberikan, pas waktu mendekati pemilihan wali kota,” cerita Malik.

Selain itu, lanjutnya, dana hibah kampung tangguh ini juga bisa membahayakan bagi RW-RW yang menerimanya. 

Baca Juga : KPU Kabupaten Malang Tetapkan 2.003.608 Pemilih, Perempuan Lebih Banyak

“Membahayakan karena harus ada pertanggungjawaban dari dana yang diterima. Kalau dana sudah diterima dan tidak dilaksanakan, bisa kena pidana korupsi,” ungkap Malik.

Malik mewanti-wanti agar seluruh RW di Surabaya berhati-hati dalam menerima dana hibah kampung tangguh. 

“Saya kira Pemkot Surabaya jangan sampai mengorbankan warganya. Alangkah baiknya pemkot yang membelanjakan dananya, kemudian baru bagikan untuk kampung tangguh. Biar itu menjadi tanggung jawab Pemkot,” paparnya.

Ia meminta kepada seluruh pasangan calon wali kota agar tidak mendompleng kepada kerja keras yang sudah dilakukan oleh Pemkot Surabaya. “Kalau seperti ini, takutnya nanti kelihatan tidak netral,” imbuh dia.