H Mujiono, Sekda Kabupaten Banyuwangi (Nurhadi Banyuwangi Jatim Times)
H Mujiono, Sekda Kabupaten Banyuwangi (Nurhadi Banyuwangi Jatim Times)

Pemerintah kabupaten (Pemkab) Banyuwangi mengagendakan deklarasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kontestasi Pilkada serentak tahun 2020 yang digelar secara virtual dan diikuti oleh semua ASN yang ada di wilayah Banyuwangi, Rabu (30/9/2020) besok.

Menurut H Mujiono Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banyuwangi, dalam deklarasi tersebut pihaknya akan menghadirkan juga Komite ASN yang akan menjelaskan rambu-rambu yang wajib dipatuhi oleh ASN agar bersikap netral dalam pemilihan bupati-wakil bupati Banyuwangi masa bakti 2020-2025.

Baca Juga : Dana Kampanye Pilkada Sumenep Maksimal Rp 20 Miliar

“Dalam acara deklarasi netralitas ASN, kami akan melakukan sosialiasi juga ancaman atau sanksi bagi oknum yang melakukan pelanggaran. Tentunya sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku,”ujar H Mujiono.

Penghobi bulutangkis itu menambahkan, bentuk sanksi yang dikenakan bagi ASN yang dinilai melakukan pelanggaran mulai dari yang ringan, sedang maupun sanksi yang berat. Semuanya akan dijelaskan kepada semua ASN Kabupaten Banyuwangi, dengan harapan dalam semua tahapan pilkada serentak tahun ini tidak dinodai oleh oknum yang tidak bisa netral dalam proses pilkada serentak.

“Akan dijelaskan semuanya besok. Misal terkait sanksi pelanggaran dari yang ringan, sedang, sampai berat,” ujarnya.

Sedangkan mekanisme penindakan terhadap ASN yang tidak netral, diawali dengan laporan temuan kasus oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banyuwangi kepada Komite ASN. Selanjutnya dilaporkan kepada Bupati Banyuwangi untuk ditindaklanjuti sesuai aturan dan ketentuan perundang-undangan yang ada.