Ilustrasi pembegalan (cekpremi)
Ilustrasi pembegalan (cekpremi)

Aksi pembegalan motor di jalanan yang tidak jarang disertai dengan penganiayaan, ternyata tidak masuk dalam daftar pelayanan yang bisa diberikan oleh BPJS. Penganiayaan di jalanan akibat aksi begal dinilai bukan kecelakaan lalu lintas, sehingga tidak bisa dilayani oleh BPJS walaupun yang bersangkutan membayar iuran rutin.

Hal ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Pasal 52 di mana korban pembegalan masuk kategori manfaat yang tidak dijamin.

Baca Juga : Ternyata Korban Begal Tak Bisa Dicover, Ini Penjelasan BPJS Lumajang

Kepala BPJS Lumajang, Khoirus Sholeh mengatakan, andaikan ada otonomi khusus untuk BPJS wilayah Lumajang juga tidak memungkinkan memberikan pelayanan karena cenderung sentralistik.

“Perpres sudah ditetapkan seperti itu supaya pihak lain yang memiliki kepentingan (mungkin Polres atau Pemda setempat) bisa memberikan fasilitas pelayanan korban penganiayaan,” ujar dia.

Selain BPJS, Jasa Raharja Lumajang juga beranggapan kalau kasus pembegalan bukan kategori kecelakaan, melainkan kriminal. Sehingga tidak masuk kategori pihak yang menerima bantuan.

“Kalau untuk korban pembegalan bukan kecelakaan mas, itu kriminal. Jadi tidak bisa mendapat bantuan dari Jasa Raharja. Perlu saya sampaikan kepada masyarakat jika tidak semua musibah yang terjadi di jalan pasti bisa dicover oleh Jasa Raharja,” papar Rachmat Widodo, Staf Admin Tk. I ketika dihubungi di ruang kerjanya.