Kadinsos Suyanto dan Anggota Komisi C, Heru Santoso / Foto : Anang Basso / Tulungagung TIMES
Kadinsos Suyanto dan Anggota Komisi C, Heru Santoso / Foto : Anang Basso / Tulungagung TIMES

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung, Suyanto menegaskan akan segera menyelesaikan draft yang akan di ajukan ke Tim Koordinasi (Timkor) Bansos Pangan untuk dibahas. Setelah dilakukan pembahasan, draft yang berisi aturan atau petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk tekhnis (juknis) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sudah hampir selesai.

"Insya Allah sudah mendekati finishing, Minggu depan akan kami panggil e-warong untuk disosialisasikan," kata Suyanto, Selasa (24/09/2020) lalu.

Baca Juga : Pandangan Umum Fraksi DPRD Atas Perubahan APBD Tahun 2020, Ini Jawaban Wali Kota Kediri

Dari sekian juklak dan juknis yang dibuat dan hampir sempurna itu, Suyanto memberikan sedikit bocoran poin pentingnya.

"Yang harus terdaftar atau punya legalitas dari dinsos itu e-warong dan supplier," ujarnya.

Kadinsos memastikan jika ke depan tidak akan lagi ada istilah supplier ilegal atau supplier hantu. Tujuan didaftarkan juga untuk memastikan keamanan barang dan distribusi komoditas hingga sampai ke keluarga penerima manfaat (KPM).

Sementara itu, anggota komisi C DPRD Kabupaten Tulungagung dari Fraksi PDI Perjuangan, Heru Santoso meminta agar sebelum disosialisasikan, juklak juknis BPNT dari Timkor Kabupaten dikonsultasikan ke pihak legislatif.

"Semenjak kedatangan Kemensos itu, kita belum diajak membahas masalah ini, jadi seharusnya dikoordinasikan," kata Heru, Kamis (24/09 /2020).

Baca Juga : Sehari DPRD Trenggalek Resmikan 3 Ranperda Sekaligus, Salah Satunya Tentang APBD Perubahan

Heru berharap, carut marutnya BPNT ini harus segera diakhiri dan jangan sampai justru menyalahi pedoman umum (Pedum) yang sudah ada.

"Kita ajak koordinasi, nanti biar sesuai dengan pedumnya," pungkasnya.