Foto baliho yang menjadi sasaran kritik KIPP
Foto baliho yang menjadi sasaran kritik KIPP

Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jawa Timur menilai Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini tidak netral. Bahkan menurut KIPP Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Surabaya mulai terindikasi terlibat dukung mendukung terhadap salah satu bakal pasangan calon (bapaslon) Pilwali Surabaya.

Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jawa Timur Novly Bernado Thysson menyebut salah satu bukti ketidaknetralan Tri Rismaharini adalah foto Risma dicatut dalam baliho bapaslon Eri Cahyadi dan Armuji. Hal itu diduga melanggar undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilukada serentak. 

"Kepala daerah baik bupati, wali kota dilarang menggunakan kewenangannya, programnya, yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon. Misalnya gambar Risma dicatut dalam baliho salah satu paslon itu tidak boleh," ujarnya, Kamis (17/9).

Menurut dia, seharusnya Risma sebagai Wali Kota Surabaya netral. Ketika dicatut dalam baliho, Risma sama sekali tidak menegur. Itu artinya Risma mengamini dan membiarkan dukungan kepada Eri dan Armuji. 

"Harusnya Bu Risma memberikan contoh kepada masyarakat dan bereaksi ketika fotonya dipasang oleh Eri dan Armuji," ungkapnya. 

Novli menegaskan, di masa senja kepemimpinan Risma sebagai wali kota, seharusnya meninggalkan contoh yang baik. Namun faktanya, tidak ada contoh baik yang bisa ditiru dari Risma.

"Lihat Bu Khofifah dan Pak Emil, di baliho mereka pakai masker mereka mengedukasi masyarakat, gimana dengan Bu Risma, apakah ada bu Risma yang pakai masker di baliho?” ucapnya.

Contoh lain ketidaknetralan Risma sebagai kepala daerah menurut dia adalah penggunaan Taman Harmoni sebagai tempat penyerahan rekomendasi kepada Eri-Armuji, apalagi pemberian rekom itu dilakukan pada saat jam kerja, bukan pada hari libur. 

"Kapasitas Risma sebagai Wali Kota Surabaya. Tidak bisa dong kalaupun dia sebagai pengurus DPP PDIP. Bijaknya mendeklarasikan nggak apa-apa, tetapi harus mencari tempat netral, tidak memakai Taman Harmoni yang notabene milik pemerintah," tegasnya.

Menurut Novli, Risma sudah mulai mengeluarkan kebijakan yang bersifat politis. Salah satunya adalah keputusan swab gratis khusus masyarakat Surabaya. Padahal, pandemi covid sudah mulai terjadi sejak Maret.

"Mengapa baru sekarang gratis, kok saat zona merah tidak masif. Saya apresiasi kebijakan ini, tapi sarat indikasi ini dipolitisasi," ucapnya. 

Peresmian Laboratorium Kesehatan Daerah sebagai tempat swab gratis bagi warga Surabaya menjadi penanda kebijakan baru Risma. Namun, bagi masyarakat luar Surabaya dikenakan tarif sebesar Rp 120 ribu. 

"Pengelolaan anggaran harus jelas. Pertanyaannya sekarang pertanggungjawaban uang itu kemana, yang ngelola siapa," tanya dia.

Novli mengingatkan kepada seluruh bapaslon agar berkompetisi secara sehat. Pilwali Surabaya bukan hanya untuk kepentingan bapaslon, tetapi juga melakukan edukasi politik kepada masyarakat dan KIPP saat ini metracking berbagai fakta ketidaknetralan maupun penyalahgunaan wewenang untuk dilaporkan ke Bawaslu.

"Berkampanyelah dengan sportif, jangan gunakan cara curang. Indikator pemimpin yang baik bisa dilihat dari cara dia berkampanye. Kalau sejak awal sudah banyak menyalahgunakan wewenang, tidak menutup kemungkinan, saat memimpin akan melakukan hal yang sama. Khusus untuk ASN harus netral, karena tugas mereka melayani masyarakat bukan terlibat dukung mendukung," tukasnya.

Terpisah media ini kemudian coba meminta klarifikasi dari Kepala Dinas Kominfo Pemkot Surabaya M. Fikser. Namun, Fikser belum menanggapi. Pesan singkat lewat Whats App serta telpon yang ditujukan tidak direspon meski terdengar nada dering.