Mahmudi, Anggota Komisi A DPRD Bangkalan usai lakukan sidak di MPP Bangkalan (foto: redaksi bangkalantimes.com)
Mahmudi, Anggota Komisi A DPRD Bangkalan usai lakukan sidak di MPP Bangkalan (foto: redaksi bangkalantimes.com)

Anggota Komisi A DPRD Bangkalan Mahmudi melakukan Inspeksi Mendadak (sidak) ke Mal Pelayanan Publik (MPP) Bangkalan Plaza, Rabu (16/09/2020).

Sidak itu dilakukan lantaran beberapa waktu lalu pihaknya mendapat aduan dari masyarakat, bahwa sejumlah pelayanan yang ada di MPP tidak ada petugasnya.

Baca Juga : Tuntut Pengusutan Penganiayaan oleh Polisi, Pagar Nusa Ancam Hijaukan Tulungagung

"Temuannya barusan di Dispenduk ya, ada orang yang mau mengajukan permohonan adminduk ternyata ditutup, sampek saya buka sendiri ternyata dikunci, lampunya pun gelap, katanya lagi istirahat," ujar Mahmudi saat Sidak.

Kalau memang lagi istirahat, Mahmudi menyebutkan harus ada tulisan bahwa pukul sekian waktunya masuk, pukul sekian waktunya istirahat dan pukul sekian waktunya pulang.

Artinya kata dia, agar masyarakat tidak menunggu, dan tidak perlu menanyakan. "Bagaimana saya harus mengurus adminduk ini," tegasnya.

Tidak hanya itu, Politisi partai Hanura itu juga menyebutkan, selain dispenduk ada juga sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak berada di MPP.

"Kayak Bapenda, Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan, Dinas Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup dan PDAM," katanya dengan nada geram.

Artinya kata Mahmudi, ketidakseriusannya ini terlalu nampak. Bahkan dia mengaku, kalau kemarin pihaknya hanya mendapat informasi dan pengaduan saja. Namun, setelah ia mendatangi MPP langsung keadaannya memang seperti itu.

"Makanya kalau hanya setengah-setengah mending dibubarkan saja dan kalau hanya ingin seremonialnya saja yang ditampilkan. Yaa cukup sehari itu saja selesai," tegas dia lagi.

Baca Juga : Berakhir Damai dan Uang Dikembalikan, Dugaan Pemerasan Oknum LSM ke Kades di Tulungagung Selesai

Padahal adanya MPP ini, manfaatnya untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus segala bentuk pelayanan administrasi yang disatukan dalam MPP tersebut.

"Kalau dalam segi dasarnya saja, tidak disiapkan. Contoh, tidak ada tulisan istirahat atau masuknya saja, yaa jangan salahkan masyarakat kalau nantinya mengeluh," katanya.

Selain itu, melihat kosongnya pelayanan seperti Imigrasi, Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri, dia mendesak bupati, untuk lebih serius dalam memberikan kebijakan.

"Kalau memang bupati serius dalam menjalankan MPP dengan baik, yaa mintalah sama instansi yang kosong tadi untuk menjaga di MPP ini," tukasnya.

Makanya kata dia kalau bupati hanya setengah-setengah jangan dilanjutkan. "Kami di Komisi A hanya menganggarkan, karna ini untuk masyarakat," pungkasnya.