Ketua Pansus Covid-19 Sinung Sudrajat (Foto: Istimewa)
Ketua Pansus Covid-19 Sinung Sudrajat (Foto: Istimewa)

Ketua Pansus Covid-19 DPRD Bondowoso, Sinung Sudrajat, menganggap fase pola hidup baru (New Normal) yang sedang dijalani masyarakat tidak berjalan mulus. Sebab, seiring dengan diterapkannya New Normal sebagian masyarakat justru menganggap penyebaran Covid-19 seakan telah berakhir. "Masyarakat sepertinya menganggap wabah Covid-19 ini sudah berakhir. Kita tidak boleh teledor," ungkapnya, Minggu (13/9/2020).

Virus berbahaya asal China tersebut kenyataannya memang masih terus mengancam. Bahkan, penyebarannya di Kota Tape masuk kategori zona oranye. Sejauh ini kasus positif mencapai 489 orang. 426 orang dinyatakan sembuh, 57 orang masih dalam perawatan dan 6 orang dinyatakan telah meninggal dunia.

Baca Juga : Realisasi Anggaran Covid-19 Rendah, Gubernur Jatim Minta Bupati/Wali Kota Maksimalkan Anggaran

Oleh sebab itu, politisi PDI-P itu meminta kepada masyarakat tanpa terkecuali untuk benar-benar manaati Peraturan Bupati No 50 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penerapan Tatanan Hidup Baru. Sebab, dibuatnya Perbup merupakan bentuk ikhtiar pemerintah agar masyarakat terhindar dari wabah sebelum akhirnya bertawakal kepada Tuhan YME.

"Perbup itu sebagai salah satu ikhtiar kita sebagai umat manusia dalam rangka menjaga keselamatan-kesehatan, sekaligus sebagai upaya dari pemerintah untuk menumbuhkan kesadaran dan tanggung-jawab sebagai setiap warga Bondowoso menjadi pelaku pencegahan penyebaran virus Covid-19," jelasnya.

Sinung menegaskan jika pemerintah tidak pernah melarang aktivitas masyarakat, apalagi aktivitas keagamaan. Namun, karena masih dalam situasi pandemi masyarakat diminta taat aturan. Dalam pelaksanaannya harus mengacu pada Perbup yang telah dibuat oleh Bupati. "Pemerintah tidak pernah melarang aktivitas keagamaan. Tapi tolong pelaksanaannya dijalankan berdasarkan Perbup yang ada," pungkasnya. 

Perbup No. 50 Tahun 2020 mengatur seluruh aktivitas masyarakat selama pandemi. Di antaranya dalam pasal 13 menyebutkan jika pengajian rutin dibolehkan dengan syarat jumlah peserta paling banyak 50 persen dari kapasitas tempat kegiatan, di samping wajib menerapkan protokol kesehatan. 

Baca Juga : Terkait PSBB Jilid 2, Bupati Sanusi: Jika Masih Kondusif, Tak Perlu PSBB Lagi

Sementara untuk pengajian umum yang bersifat insidentil yang dilaksanakan dengan menghadirkan jemaah dalam jumlah besar sebagaimana dalam pasal 14 tidak diizinkan.