Anggota Pansus 1 Raperda Kelembagaan (Foto: Abror Rosi/JatimTimes)
Anggota Pansus 1 Raperda Kelembagaan (Foto: Abror Rosi/JatimTimes)

DPRD Kabupaten Bondowoso bakal membahas sembilan Raperda yang diusulkan oleh eksekutif. Salah satu Raperda yang diusulkan ditargetkan selesai bulan ini karena berkaitan dengan pembahasan KUA-PPAS APBD 2021 yang sempat ditunda.

Raperda yang ditargetkan selesai lebih awal adalah Raperda tentang Perubahan atas Perda nomer 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat  Daerah Kabupaten Bondowoso atau Raperda Kelembagaan.

Baca Juga : Dinas Pertanian Pemkab Blitar Dorong Petani Tembakau Handal Kuasai Pemasaran

"Sehingga nanti, dalam APBD 2021 sudah muncul kelembagaan yang sudah kita tetapkan. Makanya kenapa kemarin KUA-PPAS kita tunda karena kelembagaan ini baru selesai," terang Andi Hermanto, Anggota Pansus 1 yang membahas Raperda Kelembagaan, Rabu (9/9/2020).

Andi mengungkapkan, setelah Raperda Kelembagaan selesai, pembahasan KUA-PPAS bisa dilaksanakan. Sebab kelembagaan tersebut menyangkut anggaran, mengingat nantinya ketika kelembagaan baru terbentuk tak bisa serta merta anggaran yang lama ikut.

"Raperda OPD yang baru ini harus segera ditetapkan," katanya.

Ia sendiri mengaku bahwa masih belum membaca draftnya OPD yang akan dimerger. Namun, yang dia tahu yakni Dinas Perhubungan berdiri sendiri, KB akan dimerger dengan Dinsos dan Dispendukcapil.

"Keciptakaryaan itu masuk di Perkim, dikeluarkan dari PUPR, Kebudayaan nanti masuk ke Pariwisata," tutup politik PDIP itu.