Wali Kota Malang Sutiaji. (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES).
Wali Kota Malang Sutiaji. (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES).

Pemerintah Kota (Pemkot) Malang tak akan memberikan toleransi bagi pengusaha-pengusaha yang masih nakal tak menerapkan standar protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Jika memang tidak patuh pada aturan, setiap usaha baik itu perhotelan, restoran hingga fasilitas umum maka akan dicabut izin usahanya.

Baca Juga : Inovasi dan Manajemen Pasar Baik, Kota Malang Sering Jadi Langganan Studi Tiru Pemda Lain

"Iya tentu (ada punishment). Sudah diatur ketika dia melanggar ada peringatan tertulis, itu lagi tidak menutup kemungkinan ada pencabutan izin usahanya," ujar Wali Kota Malang Sutiaji.

Langkah tersebut diperkuat dengan adanya Instruksi Presiden (Inpres) Jokowi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Dalam Inpres disebutkan, Jokowi meminta kepala daerah menerapkan sanksi untuk para pelanggar protokol Covid-19. Termasuk untuk pengguna dan pengelola fasilitas umum.

Sutiaji menambahkan, adanya Inpres tersebut akan segera ditindaklanjuti. Di mana perihal punishment yang sudah tercantum di Perwal No 19 tahun 2020 nantinya akan direvisi dan diperkuat kembali.

"Iya, Inpres kan nanti akan di breakdown ke kita. Tidak menutup kemungkinan nanti yang Perwal no 19 tahun 2020 itu akan direvisi lagi. Selama ini kan sudah, jadi Inpres jelasnya kita detailkan ke Perwal," imbuhnya.

Hal simpelnya perihal tertib dan disiplinnya masyarakat dalam memakai master sebagai salah satu upaya pencegahan Covid-19.

Baca Juga : Pemkot Surabaya Buka Sekolah Saat Zona Merah, Dokter Joni Ingatkan Bahayanya ke Anak

"Seperti disiplin pakai masker, itu kan sudah kita bekali kalau nggak tertib ada punishment. Punishment bentuk apa nanti akan di Perwal," tandasnya.

Sebagai informasi, dalam Inpres Jokowi fasilitas umum yang juga akan dikenai sanksi jika melanggar atau tak tertib pencegahan Covid-19 di antaranya kantor, rumah makan, kafe, tempat ibadah, stasiun, toko, lapak PKL, hingga transportasi umum.

Setidaknya ada tiga sanksi yang diatur dalam Inpres tersebut, yaitu teguran lisan atau teguran tertulis, kerja sosial, dan denda administratif

Karenanya, dalam hal ini pihak pengelola harus menyediakan fasilitas cuci tangan, mengimbau pemakaian masker, mengatur jaga jarak, hingga disinfeksi rutin. Kemudian orang-orang yang terlibat di dalamnya juga harus menaati protokol kesehatan pencegahan Covid-19. <