Kuasa Hukum Junaidi, MS Al Haidary (Foto: Dokumen Anggara Sudiongko/MalangTIMES)
Kuasa Hukum Junaidi, MS Al Haidary (Foto: Dokumen Anggara Sudiongko/MalangTIMES)

Belum adanya tanggapan terkait polemik sengketa lahan Puskesmas Ngantang dari bupati, kuasa hukum pemilik tanah MS Al-Haidary akan layangkan surat kembali pada Sanusi.

Seperti diketahui, Al-Haidary pernah melayangkan surat ke Bupati Sanusi, sekitar 6 hari lalu. Di mana surat itu berisikan permohonan penjelasan masalah ganti kerugian atas objek pengadaan tanah puskesmas Ngantang.

Baca Juga : Urai Pengadaan Tanah Puskemas Ngantang Rp 1,2 M, Pemkab Malang Kumpulkan Berkas

Rentang waktu surat yang dilayangkan hingga Selasa (4/8/2020) kemarin, belum ada tanggapan. Sanusi bahkan menginstruksikan Dinas Pertanahan Kabupaten Malang, terkait penyelesaian kasus yang disengketakan oleh Junaidi, pemilik tanah.

Sayangnya, saat MalangTimes melakukan konfirmasi ke Dinas Pertanahan melalui Kepala Bidang Penanganan Permasalahan Tanah Tri Mardiyaningsih, disebutkan kasus itu dianggap belum menjadi permasalahan prioritas.

"Permasalahan pak Junaidi ini lain, bukan masuk dalam prioritas karena bahannya masih dipelajari. Permasalahan itu belum dipahami, kalau memberi penjelasan terus kita salah kan nanti kena sendiri," ucapnya.

"Bapak bupati sendiri bahannya dari sini. Lah data tersebut kalau belum valid kita masih belum bisa," lanjut Tri.

Oleh sebab itu, Sanusi mengaku sampai hari ini belum ada perkembangan terkait kasus sengketa tersebut. Ia juga mengklaim pihaknya belum mendapatkan surat yang telah dilayangkan MS. Al-Haidary.

"Belum, suratnya belum masuk ke saya. Belum dilayangkan ke saya. Perkembangan kasusnya juga belum ada," terang Sanusi saat ditemui di acara rapat penyambutan Mendagri di kantor dinas Kominfo Kabupaten Malang, Selasa (4/8/2020) kemarin.

Baca Juga : Dugaan Praktik Layanan Kesehatan Ilegal, Pembina Kesehatan Wilayah Belum Berani Tutup

Pernyataan dari Dinas Pertanahan Kabupaten Malang itu pun mendapat respon Al-Haidary. Anggapan tidak prioritas atas permasalahan tanah Junaidi, tidak menjadi soal baginya. Baginya, mau dianggap prioritas atau tidak, hal itu adalah nomor sepuluh.

"Yang terpenting saya sebagai kuasa hukum wajib menanyakan kepada Bupati. Saya akan menunggu mungkin selama 2 minggu (sejak pelayangan surat). Kalau nggak dijawab akan saya surati lagi. Kalau nggak dijawab lagi nggak masalah, cuma mereka harus melihat permasalahan ini sebagai permasalahan hukum," jelasnya.

Al-Haidary juga melanjutkan dengan menyampaikan peribahasa. Bahwa orang bisa jatuh tak hanya karena kesandung batu besar saja.

"Tapi karena kerikil-kerikil kecil yang nggak dia lihat, nggak dianggap," tandasnya.