Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti
Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti

Serapan anggaran penanganan Covid-19 di Surabaya yang bersumber dari APBD diketahui belum maksimal. Dari Rp 151,02 miliar baru terserap Rp 56,8 miliar atau baru 37,65 persen.

Dana yang bersumber dari APBD murni Kota Surabaya tersebut dirinci oleh Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti dibagi menjadi tiga. Yaitu, untuk penanganan dampak kesehatan Rp 82,7 miliar dan baru terserap Rp 17,8 miliar atau 21,6 persen.

Kemudian untuk penanganan jaringan pengaman sosial Rp 66,1 miliar dan sudah terserap Rp 38,9 miliar atau 58,9 persen. Dan terakhir untuk penanganan dampak ekonomi Rp 2,1 miliar dan sama sekali belum terserap.

Data tersebut adalah periode sejak awal pandemi Covid-19 di bulan Maret hingga Juni atau selama empat bulan terakhir.

Reni mengaku mendapat data tersebut dari Ketua DPRD Surabaya yang kemudian disebar ke masing-masing fraksi. Termasuk kepada fraksinya partai PKS.

Mendapati fakta tersebut Reni melempar kritik jika sebenarnya ada sisi ketika program urgent yang harus dianggarkan tapi hingga sekarang belum dicairkan.

"Contoh misalnya kampung tangguh. Kampung tangguh saya tanya ke beberapa warga yang mengelola ini agak turun semangatnya," ujarnya Kamis (23/7).

Menurunnya semangat itu jelas Reni karena tak ada sentuhan dan bantuan apa-apa. "Tapi bukan mereka tak mau swadaya gotong-royong. Mereka itu RW kita, kampung tangguh kita, berada di wilayah yang tidak semua secara wilayah kemampuan ekonominya mandiri untuk urunan," lanjutnya.

Apalagi menurut Reni kondisi sekarang sedang dalam keadaan susah. "Orang harus mengurus anaknya sekolah, orang harus mikirkan yang lain dan harus juga memikirkan kampung tangguh," bebernya.

Reni menjelaskan Kampung Tangguh ini kan harus dijaga. Untuk jaga harus ada operasionalnya, konsumsi dan biaya perhari.

"Pembiayaan kampung tangguh ini menurut saya terlambat dan udah terlambat, terlambat lagi. Misalnya sekarang dicairkan, apalagi sekarang belum dicairkan," tegasnya.

Padahal kata Reni anggaran tersebut sebenarnya ada. Sehingga dia juga agak heran dengan permasalahan ini.

"Pemkot ketika rapat dengan kami sedang dikaji, sedang dirumuskan. Menurut saya jangan lama-lama. Ini masyarakat sudah menunggu sebagai program unggulan dalam penanganan Covid-19," tuturnya.

Ditanya tentang berapa angka yang dijanjikan? Reni menjawab diserahkan ke pemkot. "Untuk operasional, sarana prasarana dan konsumsi. Kemarin ada pilihan antara Rp 5 sampai 10 juta," imbuh perempuan berjilbab ini.