DPRD Kabupaten Blitar menerima kunjungan kerja dari DPRD Kota Malang, Selasa (13/7/2020). Kunjungan ini adalah yang pertama kalinya sejak pandemi Covid-19. Agenda kunjungan ini dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat.
Ketua Komisi D DPRD Kota Malang, Ahmad Wanedi, dalam kunjungannya menyatakan, pihaknya ingin sharing terkait penanganan pandemi Covid-19 di Kabupaten Blitar. Di mana banyak hal yang perlu dilakukan sharing dengan daerah lain, seperti pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang di lapangan menimbulkan masalah.
Baca Juga : Umumkan Rencana Pembubaran 18 Lembaga, Presiden Jokowi Ingin Pemerintahan Bergerak Cepat
“Covid-19 ini adalah bencana nasional non alam. Namun demikian setiap daerah punya cara sendiri-sendiri dalam menanganinya. Dalam kunjungan ini kami ingin mengetahui langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh Pemkab Blitar dan DPRD dalam menangani masalah ini,” ungkap Ahmad Wanedi.
Kedatangan Pimpinan dan Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Blitar diterima Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar Sugeng Suroso, di kesempatan ini menyampaikan bahwa DPRD intens melakukan koordinasi dan komunikasi dengan OPD terkait dan Gugus Tugas Covid-19 dalam penanganan pandemi.
“Selama pandemi covid-19 ini kami selalu berkoordinasi secara intens. Koordinasi ini untuk mengetahui secara pasti langkah-langkah apa saja yang dilakukan dalam penanganan covid-19. Dan kami juga sekaligus melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran yang dilakukan pergeseran untuk menangani masalah ini, sudah sesuai atau tidak,” tegas Politisi PDI Perjuangan.
Dalam kesempatan ini Sugeng juga memaparkan bahwa Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Blitar telah melakukan rapid test di sejumlah OPD dan tempat-tempat umum, diantaranya pasar tradisional.
Baca Juga : Jokowi Akhirnya Ungkap Alasan Sempat Singgung Reshuffle: Bukan Marah, Memotivasi!
Sedangkan terkait bantuan sosial yang memunculkan beragam masalah di masyarakat, baru-baru ini Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar melakukan hearing dengan OPD terkait dan perwakilan Kepala Desa untuk mencari solusi dari persoalan tersebut.
“Penyaluran bansos terus kita evaluasi agar ke depan tidak lagi menumbulkan masalah,” tandasnya.