(Tengah) Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jombang Mohammad Muhaimin saat rapat dengar pendapat terkait pencabutan Perdan Nomor 17 Tahun 2019. (Foto : Adi Rosul / JombangTIMES)
(Tengah) Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jombang Mohammad Muhaimin saat rapat dengar pendapat terkait pencabutan Perdan Nomor 17 Tahun 2019. (Foto : Adi Rosul / JombangTIMES)

JOMBANGTIMES - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang akan mencabut Peraturan Daerah (Perda) Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan Mal Pelayanan Terpadu. Dengan dicabutnya perda tersebut, secara otomatis pembangunan mal pelayanan publik itu batal diadakan.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jombang Mohammad Muhaimin membenarkan bahwa pihak legislatif akan mencabut Perda Nomor 17 Tahun 2019 itu. Hal tersebut ia sampaikan saat menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Jombang, Senin (13/7).

Baca Juga : Koalisi Gerindra-PDI Perjuangan Belum Deal, Chusni Mubarok: Hampir 90 Persen Bergabung

Pada kesempatan itu, pihak legislatif memanggil sejumlah OPD seperti kabag hukum, DPPKAD, serta Bappeda Jombang. "Dalam RDP tadi sudah menyepakati perda tersebut dicabut, dan sekarang menunggu rekomendasi dari pemerintah provinsi," ujarnya kepada JatimTIMES.

Dijelaskan Muhaimin, pembangunan mal pelayanan terpadu ini direncanakan akan menelan anggaran daerah senilai Rp 100 miliar. Pelaksanaan pembangunan itu akan dilakukan tahun 2021 sesuai aturan Perda Nomor 17 Tahun 2019.

Biaya pembangunan tersebut berasal dari APBD tahun anggaran 2020 senilai Rp 10 miliar dan P-APBD 2020 senilai Rp 40 miliar. Sedangkan kekurangan Rp 50 miliar akan dianggarkan pada APBD tahun anggaran 2021.

Karena Perda Nomor 17 Tahun 2019 dicabut, secara otomatis pembangunan mal pelayanan terpadu tahun depan tidak bisa terlaksana. "Karena anggarannya dipergunakan untuk pemulihan perekonomian dampak covid-19, sehingga tidak dimungkinkan untuk dianggarkan dan dibangun pada tahun depan," kata Muhaimin.

Sementara, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Budi Nugroho juga memastikan bahwa pembangunan mal pelayanan terpadu batal seiring Perda Nomor 17 Tahun 2019 dicabut. Ia tidak bisa memastikan proyek pembangunan mal pelayanan itu nantinya akan dilanjutkan apa tidak.

Baca Juga : 328 PPD dan 60 Panwascam Se-Kabupaten Tuban Rapid Test sebelum Tugas

"Karena covid-19 ini keuangan menjadi amburadul semua sehingga keuangan juga tidak memungkinkan. Kami masih belum bisa memastikan, melihat sisi keuangan terlebih dahulu," pungkasnya.