Pemuda Desa Karduluk, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep saat menggelar audiensi di balai desa setempat (ist/ JatimTIMES)
Pemuda Desa Karduluk, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep saat menggelar audiensi di balai desa setempat (ist/ JatimTIMES)

Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dikucurkan pemerintah pusat melalui Dana Desa (DD) untuk masyarakat terdampak covid-19 di Desa Karduluk, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep, patut dipertanyakan.

Pasalnya, pembagian BLT DD di Desa Karduluk diduga tidak tepat sasaran hingga ada data penerima ganda. Hal ini terungkap saat sejumlah pemuda desa setempat menggelar audiensi dengan perangkat desa di Balai Desa Karduluk, Senin 13 Juli 2020.

Baca Juga : Pembangunan Rabat Jalan di Desa Ngadirejo Diduga Tak Sesuai Ketentuan, 3 Bulan Sudah Retak

Mohammad Abdan, salah seorang pemuda Desa Karduluk yang turut audiensi mengatakan, penyaluran BLT DD, BST dan BPNT dilingkungannya dirasa tak transparan dan tak tepat sasaran. Malahan, ada temuan data penerima ganda.

"Iya memang setelah kita melakukan kroscek ke masyarakat, ada penerima bantuan yang ganda," kata pemuda yang akrab disapa Abdan ini.

Lebih lanjut lagi Abdan mengatakan, temuan lainnya yakni dugaan salah satu keluarga dari perangkat desa setempat ikut menjadi penerima BLT DD tersebut.

"Ada salah satu dari pihak aparatur pemerintahan desa yang juga menerima bantuan. Ada juga dari BPNT yang mandek dan kosong," ujarnya.

Namun demikian, Abdan tidak menjelaskan secara rinci berapa data penerima ganda serta siapa keluarga perangkat desa yang diduga menerima bansos di Desa Karduluk tersebut.

Pihaknya hanya mengaku, sebagai langkah tindak lanjut akan melakukan laporan atas temuannya itu. Dengan harapan desa melakukan evaluasi dan perbaikan.

Baca Juga : 9 Orang Lagi Positif Covid di Kota Batu, Total Tembus 108

"Iya nanti akan kita laporkan, dan mohon kepada pihak Pemdes Karduluk untuk diklarifikasi sesuai dengan UU yang berlaku," harapnya.

Sementara itu, Sekretaris Desa (Sekdes) Karduluk, Suadi menyampaikan akan segera melakukan koordinasi sebagai tindak lanjut tuntutan pemuda desa setempat.

Koordinasi itu, sambung Suadi akan digelarnya mulai dari tingkatan aparat desa paling bawah yang ada di desanya tersebut.

"Kita akan cek, seandainya ada keluarga perangkat yang diduga menerima bansos, kita akan evaluasi. Bahkan akan kita coret kalau memang benar adanya," singkatnya saat ditemui media di ruang kerjanya.