Ilustrasi.(Foto : Ist/Google Images)
Ilustrasi.(Foto : Ist/Google Images)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Blitar telah merima anggaran dari pemerintah pusat untuk pemenuhan kebutuhan alat pelindung diri (APD). 

Anggaran lebih dari setengah miliar rupiah, tepatnya Rp 509 juta itu rencananya akan dipergunakan KPU untuk pengadaan APD saat verifikasi faktual dan pelaksaan coklit data pemilih Pilkada Kota Blitar 2020.

Baca Juga : Gelar Pelatihan, Dinas Koperasi Kota Blitar Dorong Ketahanan Ekonomi di Tengah Pandemi

Hal ini dibenarkan Ketua KPU Kota Blitar, Choirul Umam, bahwa pihaknya telah mendapat kucuran dana dari APBN sebesar Rp 509 juta. Anggaran di tahap pertama ini bukan merupakan dana hibah dan akan dipergunakan untuk pelaksanaan tahapan verifikasi faktual dan pelaksanaan coklit atau pencocokan dan penelitian data pemilih Pilwali Blitar 2020.

“Dana yang kita terima dari APBN ini akan kita gunakan untuk pengadaan APD seperti masker, face shield, hand sanitizer, sarung tangan plastik. Serta rapid test bagi petugas verifikasi faktual, petugas coklit hingga sekretariat KPU,” ungkap Choirul. 

Pengadaan APD ini berdasakan Surat Edaran Nomor 20 Tahun 2020 tentang penerapan protokol kesehatan Covid-19.

Sebelumnya KPU Kota Blitar mengusulkan anggaran ke pemerintah pusat sebesar Rp 5,8 miliar. Namun yang disetujui dan cair pada tahap pertama adalah sebesar Rp 509 juta.

“Pencairan anggaran dari pemerinta pusat ini akan dilaksanakan secara bertahap,” terangnya.

Baca Juga : KemenPAN-RB Umumkan Peniadaan Rekrutmen CPNS, Pemkab Malang Terancam Kekurangan Tenaga ASN

Sekedar diketahui, KPU akan menurunkan personil ke lapangan dalam melaksanakan verifikasi faktual data dukungan bakal calon perseorangan dan pelaksanan coklit data pemilih Pilkada Kota Blitar. Meski di tengah pandemi Covid-19, petugas dari KPU akan datang ke rumah-rumah warga di Kota Blitar.