Massa aksi Projo kenakan jas hujan kresek saat berunjuk rasa di depan DPRD Jombang. (Foto: Adi Rosul/ JombangTIMES)
Massa aksi Projo kenakan jas hujan kresek saat berunjuk rasa di depan DPRD Jombang. (Foto: Adi Rosul/ JombangTIMES)

Puluhan massa dengan mengenakan jas hujan menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kabupaten Jombang. Mereka meminta penggunaan anggaran covid-19 di kota santri transparan.

Aksi unjuk rasa ini dilakukan oleh 70 orang dari Ormas Pro Jokowi (Projo) Jombang pada Kamis (2/7) sekitar pukul 10.00 WIB. Mereka terlihat mengenakan jas hujan kresek saat datangi kantor DPRD Jombang, Jalan KH Wahid Hasyim, Kecamatan Jombang.

Baca Juga : Tawon Ndas Kerap Teror Warga Kabupaten Malang

Tidak hanya itu, para massa aksi juga mengatur jarak aman selama berunjuk rasa di kantor wakil rakyat itu. Massa aksi di lokasi, juga terlihat membentangkan poster tuntutan dan bendera Projo. Mereka saling bergantian melakukan orasi.

"Ini kita sebagai ormas Projo ini menjaga physical distancing sesuai undang-undang kesehatan terkait protokol kesehatan. Karena kita tidak mampu membeli APD ya. Kita sebagai masyarakat ya swadaya untuk membeli ini. Ini sama dengan APD, dan kita sudah melengkapi semuanya," terang Ketua DPC Projo Jombang, Joko Fattah Rachim kepada wartawan di lokasi.

Dikatakan Fattah, aksi yang dilakukannya kali ini terkait penanganan covid-19 di Jombang. Ia bersama massa aksinya menyoroti soal penggunaan anggran covid-19.

"Tuntutan aksi kita ini menuntut kejujuran soal penanganan covid-19 dan penggunaan anggaran. Anggaran covid-19 yang besar ini kita harapkan pemerintah untuk membeberkan berapa anggaran yang sudah terserap dari 140 miliar rupiah. Nah ini masyarakat Jombang harus tahu kegunaannya untuk apa," tandasnya.

Fattah juga mendorong agar mempublikasikan jumlah anggaran covid-19 kepada masyarakat. Ia tidak ingin penggunaan anggaran covid-19 dipergunakan secara diam-diam tanpa ada transparansi.

"Pemerintah dengan ini harus membuka anggaran itu di website agar jelas. Untuk itu berapa, ini berapa, biar jelas. Semuanya, yang di desa juga dana desa. Kita minta seperti itu ke pemerintah dan DPRD. DPRD juga harus publikasi, gak boleh takut. Pemerintah itu perwakilan rakyat bukan perwakilan pemerintah," tegasnya.

Baca Juga : Peringati Hari Bhayangkara, Polresta Kediri Salurkan Bantuan Beras

Pada aksi tersebut, massa dari ormas Projo ditemui oleh sejumlah anggota DPRD Jombang. Pada kesempatan itu, salah satu anggota dewan Ahmad Tohari mengatakan, akan menyampaikan aspirasi dari ormas Projo Jombang itu.

"Rekomendasinya mohon anggaran covid-19 ini dipergunakan sebaik-baiknya sesuai peruntukannya, utamanya pencegahan. Mestinya anggaran segitu itu kasus covid-19 ini menurun," pungkasnya.(*)