Petugas pajak Bapenda Kota Malang saat mendatangi kantor Gojek Kota Malang untuk lakukan sinkronisasi data layanan online. (Bapenda Kota Malang for MalangTIMES).
Petugas pajak Bapenda Kota Malang saat mendatangi kantor Gojek Kota Malang untuk lakukan sinkronisasi data layanan online. (Bapenda Kota Malang for MalangTIMES).

Kota Malang telah memasuki masa kenormalan baru atau new normal. Saat ini, beberapa pusat perekonomian telah kembali beraktivitas dengan menyesuaikan protokol kesehatan yang ada.

Kondisi itu pun kembali dioptimpkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang. Sektor pajak kembali dioptimalkan untuk mencari pendapatan selama pandemi covid-19.

Baca Juga : Jalur Sepeda, Keberpihakan Pemkot untuk Para Pesepeda di Kota Kediri

Kepala Bapenda Kota Malang Ir Ade Herawanto MT menyampaikan, salah satu lini yang menjadi perhatian Bapenda Kota Malang saat ini adalah transaksi online. Di antaranya seperti yang terjadi di sektor kuliner, perhotelan, dan periklanan. Pasalnya, di masa pandemi, umumnya masyarakat begitu memanfaatkan kemudahan transaksi via aplikasi online yang pilihannya juga semakin banyak.

Bahkan, lanjut Ade, Wali Kota Malang Drs H Sutiaji sebelumnya telah mengeluarkan surat edaran (SE) saat pandemi covid-19 yang mengutamakan pelayanan resto, kafe, dan rumah makan melalui sistem take away. Sehingga, dari hasil sidak serta pemantauan di lapangan, diperoleh bukti-bukti tentang makin meningkatnya omzet transaksi online di sektor usaha terkait.

“Kondisi ini semakin membiasakan masyarakat kita dengan jasa aplikasi online atau digital. Mau pesan makanan, tinggal order. Mau booking hotel, tinggal reservasi dari aplikasi. Begitu juga mau pasang reklame bisa via online," katanya.

Pengelola usaha kuliner seperti resto, kafe, serta manajemen hotel dan pengusaha reklame, lanjut Ade,  harus menyadari bahwa mereka tetap menghimpun pajak dari customer. Terutama dengan adanya aplikasi online dalam berbagai sektor.

Kesadaran inilah yang coba ditekankan kembali oleh Bapenda Kota Malang, mengingat masa keringanan atas berbagai insentif pajak di masa pandemi covid-19 segera berakhir.

Hal itu sesuai instruksi wali kota Malang dan arahan Komisi B DPRD tentang transaksi online. Sinkronisasi data terus dilakukan karena pajak yang mereka himpun  dari customer.

“Menjadi tantangan baru, karena selain menguji self assesment wajib pajak, juga diperlukan klarifikasi data dengan penyedia jasa aplikasi bersangkutan agar semuanya sinkron,” sambung pria yang akrab disapa Sam Ade itu.

Karena itulah, selain sosialisasi kebijakan kepada masyarakat, khususnya wajib pajak dan pengelola usaha, Bapenda Kota Malang juga berupaya mengoptimalkan sinkronisasi data dengan pihak penyedia jasa aplikasi online seperti Go Food.

Baca Juga : Terdampak Pandemi Covid-19, Pendapatan Pajak Hotel Berkurang Rp 2,2 Miliar

Undangan untuk audiensi sinkronisasi data transaksi online pun sudah dilayangkan sampai tiga kali ke kantor industri start up digital yang berkantor di kawasan Martadinata tersebut. Sayangnya, pihak operator itu  tidak juga hadir.

Mereka berkelit keberatan memenuhi permintaan Bapenda.  Dalam surat jawaban yang dikirimkan kepada Bapenda, Gojek (pemilik lini layanan Go Food) berkilah tidak memiliki otoritas dan hak untuk memberikan data yang diharapkan Bapenda untuk sinkronisasi.

"Undangan sudah tiga kali, tapi sampai sekarang tidak ada yang hadir memenuhi udangan kami. Karena pertimbangan faktor psikologis masyarakat di masa pandemi Covid-19, maka kami hanya bisa mengimbau supaya mereka bisa bekerja sama dengan petugas pajak secara baik," beber Sam Ade.

Pria yang juga dikenal sebagai tokoh Aremania ini menambahkan, jika perlu!  kerja sama atau sinkronisasi dilegalkan melalui perjanjian kerja sama dan MoU. "Karena ini semua juga demi kepentingan masyarakat Bhumi Arema, bukan untuk kepentingan Pemkot Malang saja," tandas Sam Ade yang juga dikenal sebagai tokoh pemuda dan olahraga tingkat nasional.