Anggota Komisi A saat berbincang dengan warga yang mengurus dokumen kependudukan (Joko Pramono/ JatimTIMES)
Anggota Komisi A saat berbincang dengan warga yang mengurus dokumen kependudukan (Joko Pramono/ JatimTIMES)

Komisi A DPRD Tulungagung melakukan sidak ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Tulungagung, Senin (29/6/20). Sidak ini dilakukan setelah banyaknya aduan dari masyarakat tentang pelayanan di dinas ini.

Salah satunya panjangnya antrean saat mengurus dokumen kependudukan. Bahkan antrean sendiri tanpa mengindahkan physical distanding (jaga jarak) saat mengantre.

Baca Juga : Gagal Urai Antrian Pengurusan Dokumen Kependudukan, Bupati Gagas "Capil Tangguh"

“Banyak masukan dari teman-teman kaitanya pelayanan dan kita juga memberi instruksi,” ujar Ketua Komisi A, Gunawan yang memimpin langsung jalannya sidak.

Setelah berbincang dengan pegawai dan masyarakat yang mengantre, pihaknya meminta agar Dispendukcapil membuat pelayanan dokumen kependudukan di eks kawedanan yang ada sehingga tidak terpusat di Dispendukcapil.

Tulungagung sendiri terbagi atas 4 eks kawedanan, Kawedanan Kota, Ngunut, Kauman dan Campurdarat.

Untuk saat ini pelayanan dokumen kependudukan sudah bisa dilakukan di eks Kawedanan Ngunut, dalam waktu dekat pelayanan serupa akan dilakukan di eks Kawedanan Campurdarat dan Kauman.

Gunawan berharap dengan pelayanan di eks kawedanan bisa mengurangi antrean di Dispendukcapil.

Sebenarnya pihaknya juga telah menyarankan agar masyarakat menggunakan pendaftaran secara online untuk mengurangi antrean.

Namun pendaftaran online itu diakui oleh pihak Dispendukcapil bermasalah sehingga tidak berfungsi maksimal. Padahal alat pendaftaran online ini belum genap berusia 1 tahun.

“Daftar secara online, tapi alatnya rusak,” ujar Gunawan.

Setelah pengurusan dokumen kependudukan dilakukan di eks kawedanan, nantinya pengurusan juga bisa dilakukan di tiap kecamatan.

Diriya mengultimatum Dispendukcapil agar bisa mengurangi kerumunan ini paling lambat 10 hari dari sidak Komisi A.

Baca Juga : Komisi A Permasalahkan WBM Belum Serahkan Fasum hingga Adanya Pungutan

“1 Juli atau paling lambat 10 hari kedepan mulai berkurang,” tegasnya.

Sementara itu Kabid Pelayanan Dispendukcapil, Joko Martono menjelaskan penumpukan yang terjadi karena Dispendukcapil sempat melakukan pemberhentian pelayanan selama 14 hari. Setelah dibuka kembali maka terjadi penumpukan pemohon.

Penutupan Dispendukcapil lantaran ada 3 pegawainya yang dinyatakan reaktif rapid test.

“Setelah ditutup kita lakukan pelayanan online, tapi alatnya trouble (bermasalah),” ujar Joko.

Pendaftaran online sendiri mengalami masalah seperti adanya pendaftar yang ganda. Dirinya mencontohkan pendaftar nomor 1 selalu ada 2, begitu juga dengan nomor berikutnya.

Untuk pendaftaran online yang rusak, pihaknya sudah meminta pihak ke 3 penyedia jasa pendaftaran online untuk mempebaikinya.

“Nanti biar diperbaiki saja lah dulu,” pungkasnya.