Ilustrasi
Ilustrasi

SURABAYATIMES - Janji Pemkot Surabaya untuk memberikan makanan gratis sebanyak tiga kali sehari kepada warga PDP (pasien dalam pengawasan) dan ODP (orang dalam pantauan) covid-19 patut dipertanyakan. Pasalnya ada banyak komplain warga yang ketika menjalani isolasi mandiri, bahkan sempat hingga merasakan kelaparan.

Salah seorang tokoh warga di Kecamatan Tegalsari yang tak ingin disebut namanya menceritakan ada belasan warganya yang harus menjalani isolasi mandiri di hotel setelah rapid test-nya keluar reaktif. 

"Hari Senin tanggal 26 kami didatangi pihak puskesmas untuk rapid test masal di kampung. Hari Jumat kemarin, warga kami yang reaktif dirujuk untuk rapid test masal lagi di Siola," ungkapnya.

Dia melanjutkan, warga yang dianggap reaktif kemudian diangkut oleh Pemkot Surabaya ke hotel hingga menunggu hasil swab keluar. 

Ketika menjalani program isolasi mandiri ini, menurut dia, banyak keluhan yang disampaikan oleh warga. "Warga kami banyak keluhan, terutama fasilitas kebersihan. Tidak ada sabun shampoo dan handuk untuk mereka mandi setelah swab dengan antrean yang sangat panjang dan di ruang terbuka," ucapnya.

Selain soal fasilitas peralatan mandi dan kesehatan ini, soal pelayanan makanan juga dianggap buruk. "Distribusi makanan terlambat. Banyak yang mengeluh lapar. Dan ada satu warga kami semalam tidak mendapatkan jatah makanan. Porsi makan sedikit. Mau teh anget saja harus membeli di hotel seharga 30 ribu," ujarnya.

Dengan buruknya layanan yang diberikan Pemkot Surabaya tersebut, dia berharap ada perbaikan lagi. "Hari ini ada rombongan warga dari tempat lain yang masuk hotel. Semoga pelayanannya semakin baik," imbuh dia.

Soal keluhan warga itu, anggota Komisi A DPRD Surabaya Imam Syafi'i mengatakan benar adanya. "Mereka tidak difasilitasi vitamin atau obat, selimut dan peralatan mandi," terangnya.

Selain itu, menurut Imam, keluhan yang mereka hadapi adalah soal ketidakjelasan informasi sehingga tak ada persiapan yang warga lakukan. "Mereka seperti dibohongi oleh pemerintah kota. Apalagi ada salah satu warga yang sakit tifus, yang seharusnya mendapatkan perawatan pendampingan," imbuh pria yang juga mantan jurnalis ini.

Media ini kemudian mencoba melakukan konfirmasi ke Pemkot Surabaya. Namun, Kabag Humas Pemkot Surabaya Febriadhitya Prajatara belum merespons. Telpon yang ditujukan tidak dia angkat.