Kadispendik Pemkab Jember Dr Edy B. Suslo MSi (foto : dok / Jatim TIMES)
Kadispendik Pemkab Jember Dr Edy B. Suslo MSi (foto : dok / Jatim TIMES)

Pemerintah Kabupaten Jember akan membangun sebanyak 320 ruang di 294 lembaga pendidikan tingkat sekolah dasar di Kabupaten Jember. Rehab itu akan menggunakan anggaran dana alokasi khusus (DAK) tahun 2020 senilai Rp. 34.971.121.000.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Dr Edy Budi Susilo MSi menjelaskan, bangunan ruang yang akan direhab itu telah masuk dalam data pokok pendidikan atau dapodik Kabupaten Jember. “Data itu ada di dapodik yang dilaporkan pada tahun 2019 dan direncanakan eksekusinya pada tahun 2020 ini,” ungkap Edy.

Baca Juga : Daftar 9 Universitas Terbaik di Indonesia Tahun 2020 Versi QS World, Malang Tak Masuk Nominasi

Jika tidak ada halangan yang berarti, eksekusi anggaran DAK itu dilakukan pada bulan depan. Adanya rehab bangunan ruang melalui DAK itu diharapkan bisa mengurangi jumlah ruang yang rusak berat maupun sedang. Juga bisa mengganti bangunan yang usianya sudah lama.

Salah satu lembaga yang mendapatkan program rehabilitasi bangunan ruang adalah SDN Klompangan 01 Ajung, yang oleh warga dilaporkan salah satu ruangnya telah roboh. Sekolah dengan bangunan lama ini melaporkan melalui dapodik adanya satu ruang yang rusak berat dan sebelas ruang mengalami rusak sedang. 

Data ini akan dikroscek dengan kondisi di lapangan. Sebab, DAK menyebutkan SDN Klompangan 01 Ajung ini mendapatkan kuota tiga ruang yang akan direhab berat. Sementara laporan warga menyebut bangunan yang roboh adalah satu ruang guru yang tidak dilaporkan mengalami rusak berat. 

Karena itu, Edy memastikan akan merobohkan satu bangunan yang dilaporkan dalam dapodik rusak berat apabila membahayakan. “Agar saat kegiatan berlajar mengajar ke depan, anak-anak sudah aman,” ungkapnya.

Terkait peristiwa bangunan ruang guru yang roboh, Edy menyayangkan tidak segera mendapatkan laporan dari kepala sekolah. Bukan hanya pihaknya yang berada di pucuk pimpinan Dinas Pendidikan yang tidak mendapatkan laporan. Pengawas SD di sekolah itu juga tidak segera mendapat laporan peristiwa robohnya atap SD tersebut. “Kepala sekolah memang tidak melaporkan ke pengawas, camat, maupun ke Diknas,” jlentrehnya.

Baca Juga : Menanjak di Cluster Utama, Dana Hibah ITN Malang Capai Angka Rp 6,5 Miliar

Begitu mendapatkan laporan, segera ia menghubungi pengawas sekolah untuk mengecek laporan itu. “Ini murni kepala sekolah yang tidak melapor,” tandasnya.

Karena itu, kepala sekolah bersangkutan akan dimintai keterangan. Pemanggilan itu juga terkait dengan rencana rehab tiga ruang melalui DAK. “Kami bisa mendesain ulang rencana rehab. Kami upayakan bagaimana juga bisa untuk membangun bangunan ruang yang roboh itu. Apalagi anggaran DAK sangat memungkinkan untuk itu,” pungkasnya.