Wakil Ketua DPRD Kota Blitar Yasin Hermanto dan Ketua Fraksi PKB DPRD Kota  Blitar Elly Idayah V.(Foto :  Aunur Rofiq/BlitarTIMES)
Wakil Ketua DPRD Kota Blitar Yasin Hermanto dan Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Blitar Elly Idayah V.(Foto : Aunur Rofiq/BlitarTIMES)

Perhatian serius diberikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terkait keberlangsungan pendidikan di pondok pesantren (ponpes) menyusul kebijakan pemerintah untuk mulai menerapkan New Normal. 

Fraksi PKB DPRD Kota Blitar mendesak agar pemerintah kota segera merancang skema New Normal pendidikan di ponpes.

Baca Juga : Ini Konsep New Normal Life di Malang Raya yang Disiapkan Gubernur Jatim

PKB menilai skema New Normal harus segera dirancang agar aktivitas di pesantren terhindar dari penyebaran virus corona (Covid-19). 

Di Jawa Timur (Jatim) sendiri, Gubernur Khofifah Indar Parawansa sudah memberikan pernyataan New Normal diterapkan di daerah yang rendah jumlah kasus Covid-19. Saat ini Kota Bliar berada diurutan terbawah kasus Covid-19 di Jatim.

“Kami mendorong dan berharap kepada Pemkot, selain pendidikan formal di sektor pendidikan, ponpes dapat normal kembali pola pendidikanya. Normal dalam arti tentu menyesuaikan dengan pola baru yakni New Normal. Skema nya seperti apa? mengikuti dari Gugus Tugas Covid-19,” ungkap Wakil Ketua DPRD Kota Blitar dari Fraksi PKB, Yasin Hermanto, Kamis (28/5/2020).

Dengan pola New Normal, Fraksi PKB mendorong kepada pemerintah agar segera menyiapkan sarana dan prasarana yang lebih baik untuk ponpes. Tes masal Covid-19 untuk para santri dan pengajar juga diharapkannya dapat dilakukan.

“Seperti disediakan tempat cuci tangan. Kemudian santri dan santriwati yang mau masuk pondok untuk dilakukan rapid test. Disini kami sangat berharap dan mendorong Pemkot memperhatikan betul keberadaan ponpes,” tegas politisi yang juga Ketua DPC PKB Kota Blitar.

Ponpes juga menjadi lembaga yang paling terdampak dari pandemi virus Covid-19. Menurut data yang diterima Fraksi PKB, di Kota Blitar ada 13 ponpes. Namun jumlah ini belum seluruhnya karena diyakini masik banyak pondok yang belum terdata.

Adapun beberapa ponpes di Kota Blitar yang terdata yakni PP Bustanul Muta'allimat Dawuhan Kauman Kota Blitar, PP Bustanul Muta'allimin Dawuhan Kauman, PP Nurul Ulum Jl. Ciliwung, PP Tarbiyatul Falah Sukorejo, PP Mambaussya'afatil Qur'an Ngegong, PP Tarbiyatul Falah Jl. Kaliporong Pakunden, PP Mambaus Sholihin Pakunden, PP Anshorullah Dawuhan Kauman, PP Al Muhsin SMK Islam,  PP Nurul Iman MAN Kota Blitar dan PP Roudhatus Salikin Cabean Plosokerep.

Dikatakan Yasin, aspirasi ini telah disampaikan kepada pemkot Blitar secara langsung ke Wali Kota Blitar Santoso.

Baca Juga : Pemkab Tulungagung Resmi Tutup Sementara Pelayanan Dispendukcapil

“Sudah kami sampaikan secara lisan kepada Wali Kota dan dalam waktu dekat DPRD melalui Komisi I akan melakukan pembahasan dengan eksekutif,” ujarnya.

Ditambahkan, Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Blitar, Elly Idayah Vitnawati, pemerintah harus memperhatikan pesantren di masa penerapan kebijakan tatanan hidup normal baru (new normal) saat pandemi Covid-19.

Dia juga mengatakan, aspirasi dari PKB ini dilatarbelakangi saat Ketua Tim Pengawas Gugus Tugas, Gus Muhaimin Iskandar menggelar rapat virtual dengan pondok-pondok pesantren di Jawa pada Rabu (27/5/2020) malam. Rapat itu diantaranya diikuti oleh para kiai Pondok Tambak Beras, Ploso, Lirboyo, Buntet Cirebon.

Rapat juga melibatkan Ketua Rabhithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMI NU) atau asosiasi pesantren seluruh Indonesia Abdul Ghaffar Rozin, atau akrab disapa Gus Rozin.

Dalam rapat itu, para kiai menyampaikan langsung kepada Gus Muhaimin yang juga Wakil Ketua DPR RI. Bahwa ponpes akan mulai melaksanakan pendidikannya pada bulan Syawal ini. Namun, keadaan masih belum kondusif. Protokol kesehatan di pondok juga masih perlu ditata

“Pesantren harus dipikirkan pemerintah. Pemerintah harus memikirkan keselamatan santri, ustadz, dan kiai. Rapid test dan alat kesehatan harus disediakan pemerintah di lingkungan pondok pesantren,” pungkas Elly.