Bupati Jember dr. Faida MMR bersama dengan Kajari Jember, Dr. Prima Idwan Mariza, SH., M.Hum. pada acara FGD (foto : istimewa / Jatim TIMES)
Bupati Jember dr. Faida MMR bersama dengan Kajari Jember, Dr. Prima Idwan Mariza, SH., M.Hum. pada acara FGD (foto : istimewa / Jatim TIMES)

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri dan Kepolisian Resort Jember untuk penanganan Covid-19. Kerja sama ini berupa pendampingan hukum terkait berbagai penanganan Covid-19.

Hal ini secara langsung disampaikan Bupati Jember dr Faida. Dirinya menyampaikan, kerjasama dengan Kejaksaan dan kepolisian terkait Covid-19 secara administrasi sudah diajukan secara formil.

Baca Juga : Serahkan Bantuan, Walikota Kediri Tetap Terapkan Protokol Kesehatan Covid-19

“Kami secara administratif mengajukan secara formil. Meski tidak diminta sebenarnya kejaksaan dan kepolisian mempunyai tugas yang terkait Covid-19,” ucap Faida.

Kerjasama yang dilakukan dalam rangka memperlancar kegiatan konsultasi hukum antar-personel gugus tugas dalam melaksanakan percepatan penanganan Covid-19.

"Ini jadi penting. Pendampingan hukum itu perlu. Terutama terkait anggaran penanganan wabah sangat besar serta tahun politik juga. Banyak pihak yang menduga-duga penggunaan anggaran untuk kampanye terselubung," terang Faida.

Kondisi itu pula yang membuat Pemkab Jember meminta pengawalan dari Kejaksaan dan Polres Jember. Dari perencanaan, pelaksanaan, sampai nanti monitoring paska kegiatan.

Selain itu, Pemkab Jember bersama Kejaksaan dan Kepolisian menyepakati alur rencana belanja dari organisasi perangkat daerah (OPD) agar diketahui bersama. 

“Agar sejak awal potensi-potensi masalah bisa terhindarkan,” ujarnya.

Disinggung besaran anggaran penanganan covid-19, Faida mengatakan sebesar Rp. 479,4 milliar berasal dari alokasi belanja tidak terduga (BTT) di APBD Jember tahun 2020, refocusing anggaran, dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Khusus refocusing, Bupati Jember ini menyebut sejumlah program pembangunan harus dibatalkan karena anggarannya difokuskan untuk penanganan Covid-19.

Program pembangunan yang dibatalkan itu diantaranya pembangunan asrama haji, pembangunan Pasar Tanjung dan lima pasar lainnya, poliklinik empat lantai di RSD dr Soebandi, gedung cancer centre.

“Membatalkan program untuk tahun ini. Masih ada tahun depan. Tahun ini fokusnya adalah Covid-19. Anggaran lain yang dipindah ke kegiatan penanganan Covid-19 yakni anggaran perjalanan dinas, apakah anggaran itu harus habis? Tentu tidak,” tegasnya.

Hal ini didasarkan pada penyelesaian Covid-19. Bila cepat selesai dan dana masih tersisa, maka dana itu bisa direfocusing kembali untuk kegiatan-kegiatan pembangunan lagi.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Jember, Dr. Prima Idwan Mariza menegaskan, Kejari Jember telah membentuk gugus tugas yang merupakan penjabaran dari perintah Jaksa Agung.

Baca Juga : Di Tengah Hari Kebangkitan Nasional, Wabup Madiun Bagikan 650 Paket Sembako

Gugus tugas ini terdiri dari seksi tindak pidana korupsi, seksi intelijen, seksi perdata dan tata usaha negara, dan seksi pidana umum.

Menurut Prima, gugus tugas ini akan mendampingi diminta maupun tidak oleh Pemkab Jember. “Itu adalah bagian dari sumbangsih kami terhadap kondisi Covid-19,” ujarnya.

Terkait dengan anggaran penanganan Covid-19, Prima mengaku telah mendapatkan penjelasan asal muasal dana sebesar Rp. 479,4 miliar yang dialokasikan untuk penanganan wabah itu.

“Namanya alokasi itu tidak harus habis,” ujarnya. Dana itu tidak hanya untuk saat wabah berlangsung. Dana itu juga diperlukan dampak paska wabah, seperti untuk pemulihan ekonomi.

Kajari pun berjanji benar-benar mengawal penggunaan anggaran tersebut. Karena itu, Kejari Jember memerlukan keterbukaan agar jaksa lebih memahami dan bisa membantu Pemda.

Menurut Kajari, personel di lapangan membutuhkan dukungan dalam penegakan hukum. Dukungan itu menciptakan situasi tenang untuk bekerja. “Jadi dalam bertindak mereka yakin,” tegasnya.

Dalam penggunaan anggaran bencana non-alam tersebut, ka6jari berpesan agar memperhatikan tiga hal. Pertama, tidak melakukan mark up, tidak melakukan kegiatan fiktif, dan duplikasi kegiatan.

Terpisah, Kasat Reskrim Polres Jember, AKP Fran Dalanta Kembaren, mewakili Kapolres Jember AKBP Aris Supriyono menjelaskan, kepolisian akan mendampingi pelaksanaan percepatan penanganan Covid-19.

“Karena personel di lapangan memang butuh pendampingan, supaya menjalankan tugas dengan tidak ada beban,” ucapnya.