Suasana hearing Komisi B DPRD Jombang denan para PKL. (Foto : Adi Rosul / JombangTIMES)
Suasana hearing Komisi B DPRD Jombang denan para PKL. (Foto : Adi Rosul / JombangTIMES)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang kembali menerima curhatan warga terdampak covid-19 di Kota Santri. Kali ini giliran para pedagang kaki lima (PKL) yang mendatangi wakil rakyatnya untuk mengeluhkan larangan berjualan di tengah pandemi.

Kedatangan puluhan PKL ke gedung dewan itu langsung diterima oleh para anggota Komisi B DPRD Jombang di ruang rapat paripurna. Jajaran anggota Komisi B menggelar hearing dengan mendengarkan pendapat dan curhatan para PKL yang terdampak covid-19 saat itu juga. Dalam kesempatan itu, dewan juga mengundang Disperindag dan Satpol PP Jombang sebagai perwakilan pihak eksekutif.

Baca Juga : DPRD Jombang Tampung Keluhan Buruh Korban PHK

Para PKL yang hadir tersebut adalah pedagang di area Alun-Alun Kabupaten Jombang dan RTH Kebonrojo Jombang. Area tersebut merupakan wilayah yang digunakan sebagai jalur physical distancing, yang setiap harinya ditutup pada jam-jam tertentu.

Di dalam hearing dengan Komisi B itu, sejumlah PKL bergantian mengutarakan keluhannya di hadapan para wakil rakyatnya. Mereka mengeluh dengan adanya larangan berjualan di tempat biasanya mereka berjualan, lantaran digunakan sebagai jalur physical distancing.

Salah satu pedagang di Alun-Alun Jombang, Agus mengatakan bahwa sudah beberapa bulan ini dirinya tidak berjualan. Ia mengeluh, selama tidak berjualan dirinya tidak ada pemasukan uang sama sekali. "Ya kan habis ini Lebaran. Jadi, kebutuhan kami memang banyak," ujarnya, Rabu (21/5).

Ia juga mengaku bahwa tidak mendapatkan bantuan apa pun dari pemerintah daerah selama larangan berjualan itu bergulir. Ia menaruh harapan besar kepada anggota DPRD Jombang untuk bisa mencarikan solusi terhadap para PKL tersebut.

"Banyak warga terdampak covid-19 yang tidak mendapat bansos. Termasuk saya. Jadi, harapan kami, hearing dengan dewan ini agar kami bisa berjualan lagi," kada pedagang es kelapa muda itu.

Sementara, keluhan para PKL itu langsung ditanggapi oleh anggota Komisi B DPRD Jombang Sunardi. Ia berjanji akan membicarakan keluhan PKL tersebut ke pemerintah daerah.

"Intinya tadi teman-teman (PKL, red) sekarang ingin tetap berjualan. Namun ada imbauan dari Polri agar tidak berkumpul. Memang ekonomi penting, tapi kesehatan juga penting. Sehingga ini harus dibicarakan lagi," ujar Sunardi saat dikonfirmasi.

Baca Juga : Kader Demokrat SAH Ingin Dampingi Machfud Arifin di Pilwali Surabaya

Politisi PPP itu juga memastikan akan mendorong pemerintah daerah untuk segera mencarikan solusi atas keluhan para PKL itu. Ia menginginkan agar PKL ini tetap bisa berjualan.

"Kalau memang dibuka tentu kami juga mendukung. Tapi harus ada pembinaan-pembinaan untuk para pedagang agar bisa mematuhi standar protokol kesehatan. Sehingga mereka tetap bisa berjualan," kata Sunardi.

Selain itu, Sunardi menyoroti Pemkab Jombang yang kurang tegas terhadap pengusaha toko modern dan swalayan yang masih tetap buka dan terpantau penuh pengunjung. Hal itu dinilai akan memunculkan kecemburuan sosial di kalangan PKL.

"Tadi Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagrin) maupun Satpol PP Jombang akan menyampaikan ke bupati. Harapan saya ada solusi yang terbaik karena Komisi B tidak bisa memberikan keputusan," pungkasnya.