Kasat Reskrim Polres Tulungagung AKP Ardyan Yudo/ Foto : Anang Basso / Tulungagung TIMES
Kasat Reskrim Polres Tulungagung AKP Ardyan Yudo/ Foto : Anang Basso / Tulungagung TIMES

Polemik dualisme Suplayer Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di wilayah Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, direspon aparat penegak hukum. 

Kapolres Tulungagung AKBP Eva Guna Pandia melalui Kasat Reskrim AKP Ardyan Yudo mengatakan, saat ini pihaknya sedang melakukan penyelidikan ada atau tidaknya pelanggaran hukum dalam masalah tersebut.

Baca Juga : Rebut "Laba" Beras, Kepala Desa : AKD Tulungagung Tak Punya Legalitas

"Masih dalam penyelidikan, kita masih cari apa pidananya karena itu masih dalam ranah pemerintah daerah untuk menentukan langkah strategis apa yang dilakukan," kata Ardyan.

Ardyan menyarankan agar Asosiasi Kepala Desa (AKD) melakukan koordinasi dengan Bupati terkait kebijakan yang telah diambil jika memang ada keberatan.

"Lebih baik sepakat, AKD harus koordinasi dengan Pemda dan petunjuk bupati harus ditindaklanjuti," tegasnya.

Hingga saat ini, polisi belum menerima laporan secara resmi terkait dugaan pelanggaran hukum. Namun, pihaknya telah mengumpulkan bahan dan keterangan (Pulbaket) untuk melihat aturan yang benar dan sesuai dengan koridor hukum.

"Belum ada laporan," imbuhnya.

Sementara itu, pihak tim koordinasi (timkor) bansos pangan Kabupaten Tulungagung juga telah melakukan pertemuan untuk membahas masalah tersebut.

Kepala Dinas Sosial, KBPP dan PA Kabupaten Tulungagung Suparni tidak mau membuka isi pertemuan kecuali adanya pengalihan komoditas beras FortiVit ke ikan segar untuk KPM pada pencairan bulan ini.

Baca Juga : Dualisme Suplayer BPNT di Boyolangu Bak Buah Simalakama, Serahkan ke Pilihan KPM

"Beras FortiVit dari bulog ada kendala pengiriman, akhirnya kita sepakati diganti dengan komoditas ikan segar," jelas Suparni.

Komoditas ikan segar itu nilai uangnya (harga) yang ditetapkan sama dengan beras FortiVit yakni Rp 20 ribu.

Berdasarkan informasi yang dapat dipercaya, dari nilai Rp 20 ribu itu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan mendapatkan ikan segar jenis patin dengan kualitas ekspor seberat kurang lebih 9 ons.

Perubahan kebijakan tersebut ditegaskan bukan karena gerakan AKD melalui BUMDes yang telah suplai ke agen yang menghilangkan beras FortiVit dan menggantikan dengan ikan gurami seberat 7 ons dengan nilai uang Rp 25 ribu, namun dilakukan karena ketersediaan beras FortiVit mengalami kendala.