Bupati Tulungagung Maryoto Birowo dan Jubir AKD Sugiyatno / Foto : Anang Basso / Tulungagung TIMES
Bupati Tulungagung Maryoto Birowo dan Jubir AKD Sugiyatno / Foto : Anang Basso / Tulungagung TIMES

Polemik dualisme Suplayer Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Boyolangu antara pemerintah daerah melalui tim koordinasi (timkor) bansos pangan dan suplayer Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Asosiasi Kepala Desa (AKD) masih bergulir. 

Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo mengatakan jika pihaknya sudah berusaha mencegah tindakan koordinator AKD Boyolangu. Yakni dengan mengirimkan surat yang berisi untuk dihentikan, namun upaya itu tidak diindahkan.

Baca Juga : Jam Operasional Pertokoan Diperpanjang, Dengan Sejumlah Syarat dan Ketentuan

"Yang penting saya sebagai pimpinan Daerah sudah menyampaikan dan Sekda juga sudah mengirim Surat kepada AKD  Boyolangu," kata Maryoto, Senin (18/05/2020) pagi melalui pesan WhatsApp.

Lanjut Maryoto, sebagai bupati dirinya yakin para kepala desa mempunyai wawasan hukum dan memahami suatu kebijakan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah terkait BPNT yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) itu.

Jika BUMDes dibentuk dari Dana Desa untuk mengelola usaha di desa kemudian turut masuk dalam program APBN, dalam surat  yang dikirim sekretariat Daerah dinyatakan tidak boleh menjadi suplayer. Alasan tersebut didasari pada surat Kemensos 823/4. 4.3 /BS/05 /2020 tertanggal 11 Mei 2020 perihal pelaksanaan program sembako.

"Kalau mereka sudah punya dasar dukum untuk melaksanakan, itu urusannya (AKD) sendiri. Secara prosedural itulah yang saya sampaikan," tegasnya.

Selain tidak mengindahkan, beberapa BUMDes di Boyolangu melalui agen tetap melakukan suplay dengan barang yang dikirim berbeda dengan keputusan Tikor Bansos pangan Kabupaten Tulungagung.

Saat pembagian, para KPM menerima sejumlah barang yang beda dari biasanya yakni beras medium 15 Kilogram dari yang sebelumnya 12, 5 Kilogram premium. Kemudian telur diterima 25 butir dari sebelumnya 19 butir dan beras FortiVit senilai 20 ribu rupiah diganti dengan 7 ons ikan gurami siap masak.

Maryoto mengaku telah bertemu dengan AKD untuk menyelesaikan masalah ini, namun tidak menyebutkan kapan pertemuan itu dilaksanakan. Apakah sebelum atau setelah launching pemberian BPNT di Boyolangu, Minggu (17/05) kemarin.

"Sudah ketemu, (saya sampaikan) prinsip yang terbaik dan benar dalam pelaksanaan dan tidak ada permasalahan," ungkapnya.

Dirinya meminta agar polemik di tengah pandemi ini tidak merugikan masyarakat yang tengah bersama-sama berupaya memotong mata rantai penyebaran virus Covid-19 Ini.

"Semua untuk kepentingan masyarakat  yang terdampak Covid 19 di Kabupaten Tulungagung," tambahnya.

Menanggapi hal itu, Jubir AKD Sugiyatno mengatakan jika saat ini pihaknya berpijak pada pedoman umum BPNT. Menurutnya, jika ada kebijakan daerah, seharusnya disosialisasikan ke masyarakat dan melibatkan pemerintahan desa.

Baca Juga : Pasca Viral Mall Penuh Sesak, Pemlik Graha Mulya Dipanggil Bupati Lumajang

"Kami berpijak pada pedum, kami tidak pernah diajak bicara terkait kebijakan yang diterapkan saat ini," kata Sugiyatno.

Lebih jauh kades yang sering disapa Janur itu mengatakan, sikap Kades semata-mata menyikapi keluhan masyarakat yang merasa hak yang didapatkan tidak setara dengan nilai uang Rp 200 ribu.

"Jadi kami kritis pada fakta di masyarakat, barang yang didapat tidak sesuai dengan nilai uang," paparnya.

Barang yang saat ini dari BUMDes, KPM menurut penilaian AKD mendapatkan barang yang lebih banyak.

"Kita memang akui, premium dan medium ini ukurannya tidak jelas. Tapi secara kwantitas yang didapat KPM lebih banyak," tambahnya.

Pertemuan AKD dengan Bupati diakui terjadi sebelum kegiatan BUMDes menyuplai ke agen di Boyolangu, namun hasilnya belum memuaskan dan dianggap tidak ada kesimpulan.

"Makanya, hari berikutnya, Minggu (17/05) kemarin kita aksi. Biar pemerintah tau bahwa kita serius memperjuangkan KPM untuk mendapat haknya. Ke depan saya minta, AKD dilibatkan," ujarnya.