Bendahara F-PKS, Bayu Rekso Aji saat menjadi moderator dalam Webinar #3 di live zoom (screenshot zoom meeting)
Bendahara F-PKS, Bayu Rekso Aji saat menjadi moderator dalam Webinar #3 di live zoom (screenshot zoom meeting)

Situasi pandemi Covid-19 membuat masyarakat bingung dengan bantuan sosial (bansos) yang turun tidak merata. Hal tersebut dinilai oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Malang karena lemahnya pendataan.

Padahal, dampak Covid-19  sangat dirasakan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sebab, dalam aturan social distancing yang sedang digalakkan oleh pemerintah ini menyulitkan perputaran roda perekonomian.

Terkait dengan pendataan yang dilakukan Pemkot Malang, F-PKS DPRD Kota Malang menilai informasi dari pucuk pimpinan ke bawah sangat lemah, sehingga membuat pendataan tidak berjalan secara efektif.

"Saya rasa pendataan masih lemah. Karena saya sempat berdiskusi dengan salah satu RT/RW, mereka menyampaikan bahwa dari Kelurahan itu tidak jelas, pendataan itu buat apa. Akhirnya sempat ditemukan bahwa PKL sebanyak 30an orang didata semua, padahal bukan warga setempat," ungkap Bayu Rekso Aji, Bendahara F-PKS DPRD Kota Malang.

Lanjut Bayu, hal seperti itu terjadi karena dari RT/RW tidak mengetahui bahwa informasi yang diberikan tersebut adalah untuk bansos. "Tahunya mereka itu pendataan untuk keamanan, dan akhirnya bansos yang turun hanya tiga. Hal-hal seperti kejelasan dari atas ke bawah itu yang masih kurang, dan kasian kepada RT/RW nya karena mereka menjadi sasaran emosi dari masyarakat," sambungnya.

Hal itu sempat diutarakan F-PKS dalam pembahasan wakil rakyat di kantor DPRD Kota Malang dan hal tersebut harus segera diselesaikan agar masyarakat yang terdampak Covid-19 bisa segera mendapatkan bantuan.

"Tapi kami sempat membicarakan bahwa di lapangan pendataan masih berjalan lambat, masih kurang efektif dan banyak keluhan di lapangan. Artinya masih banyak ditemukan bantuan yang double, lalu yang seharusnya dapat lalu jadi tidak dapat dan sebagainya," ujarnya.

Untuk mengantisipasi kejanggalan dalam pendataan itu, F-PKS memunculkan ide bahwa pendataan bisa dilakukan satu pintu untuk mengurangi kerancuan.

"Dari diskusi internal kami, muncul gagasan bahwa pendataan itu harus melalui satu pintu. Sebelumnya pendataan dilakukan di lima OPD yakni Dishub, Disdik, Disporapar, Diskopindag sama Dinsos. Itu kan menurut kami tumpang tindih, dan jika bisa dilakukan satu OPD saja akan sangat bagus karena mengurangi kerancuan pada data," pungkasnya.