Rapat paripurna penyampaian laporan hasil reses masa persidangan II tahun 2020 digelar DPRD Kota Blitar.(Foto : Aunur Rofiq/BlitarTIMES)
Rapat paripurna penyampaian laporan hasil reses masa persidangan II tahun 2020 digelar DPRD Kota Blitar.(Foto : Aunur Rofiq/BlitarTIMES)

Kalangan wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Blitar tetap menjalankan jaring aspirasi di masa pandemi virus corona (covid-19). Hasil reses dilaporkan dalam rapat paripurna penyampaian laporan hasil reses masa persidangan II tahun 2020, Selasa (12/5/2020) malam.

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kota Blitar Yasin Hermanto yang didampingi Wakil Ketua Agus Zunaedi. Dalam kesempatan ini, seluruh anggota DPRD dari 3 dapil Kota Blitar menyerahkan laporan hasil reses mereka kepada pimpinan DPRD.

Dikatakan Wakil Ketua  DPRD Kota Blitar Agus Zunaedi, pandemi covid-19 menyebabkan reses kali ini berbeda dengan reses pada periode sebelumnya. Sebab, dalam situasi pandemi, reses kali ini tidak diperbolehkan mengumpulkan massa dalam jumlah banyak.

“Kewajiban anggota dewan adalah menyerap aspirasi. Maka kami turun langsung ke rumah-rumah warga. Kami sambangi RT, kita ajak ngobrol 1 hingga 5 orang. Kami jaring aspirasi-aspirasi mereka. Dalam reses ini, kami mendapat banyak keluhan warga terkait dampak covid-19,” ungkap Agus kepada BLITARTIMES.

Agus menambahkan, aspirasi yang disampaikan kali ini fokus pada pandemi covid-19. Dari aksi turun ke bawah ini, anggota dewan menemukan masih banyak warga terdampak yang belum menerima bantuan sosial dari Pemerintah Kota Blitar.

“Banyak warga terdampak, utamanya masalah ekonomi. Pekerjaannya total berhenti. Salah satunya pekerja seni. Pekerja seni itu banyak, ada yang tukang elekton, penyanyi, pemukul alat musik gamelan di wayang-wayang. Mereka belum tersentuh bantuan sosial dari pemerintah,” ucapnya.

Terkait dengan temuan ini, dewan meminta kepada plt wali kota Blitar untuk turun memerintahkan lurah-lurahnya melakukan pendataan lanjutan terkait warga terdampak yang belum menerima bansos dari pemerintah.

“Plt wali kota kami minta memerintahkan lurah agar memerintahkan RT-RW melakukan pendataan siapa-siapa saja warga terdampak yang belum menerima bantuan, termasuk pekerja seni. Karena ada banyak warga masyarakat yang seharusnya dapat bantuan tapi tidak dapat. Warga yang dianggap mampu malah dapat. Justru warga yang dianggap tidak mampu malah tidak dapat,” tegas politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.

Lebih dalam Agus menyampaikan, pimpinan DPRD telah menginstruksikan seluruh komisi untuk secepatnya memanggil OPD mitra kerjanya untuk membahas lebih lanjut terkait penyaluran bantuan sosial bagi warga terdampak covid-19.

“Sebagai wakil rakyat, kami berupaya agar warga terdampak di Kota Blitar seluruhnya bisa tercover bantuan dari pemerintah,” pungkasnya.

<