Anggota DPRD Kota Malang Fraksi PKS Ahmad Fuad Rahman (Istimewa).).
Anggota DPRD Kota Malang Fraksi PKS Ahmad Fuad Rahman (Istimewa).).

Fraksi PKS DPRD Kota Malang mendukung pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Malang Raya. 

Meski begitu, PKS tetap menekankan agar Pemerintah Kota Malang memperhatikan beberapa hal yang harus dipenuhi selama PSBB dilaksanakan.

Baca Juga : Penerapan PSBB Parsial Kabupaten Malang Terancam Tak Dapat Restu Kemenkes RI

Anggota DPRD Kota Malang Fraksi PKS, Ahmad Fuad Rahman menyampaikan, PSBB Malang Raya menjadi salah satu upaya dalam percepatan penanganan Covid-19. 

Sehingga, dia mendorong agar penerapan PSBB dilaksanakan secara maksimal dan bisa belajar dari apa yang telah dilaksanakan di Surabaya Raya.

"Dan ketika Perwal PSBB ini sudah keluar, agar secara masif disosialisasikan kepada masyarakat," katanya.

Sosialisasi menurutnya harus bersifat masif kepada masyarakat di masing-masing wilayah. 

Sehingga, masyarakat bisa mengetahui secara mendetail dan teredukasi dengan baik berkaitan dengan PSBB itu sendiri.

Di sisi lain, dia pun berharap agar Pemerintah Kota Malang berpacu dengan waktu dalam menangani amburadulnya data penerima bantuan sosial. 

Salah satunya agar pendataan dapat dilakukan secara terintegrasi melalui kebijakan satu pintu yang melibatkan RT, RW dan Lurah sebagai bagian dari pemerintahan terkecil dengan supervisi penuh oleh Pemerintah Kota Malang.

Hal ini dilakukan agar data yang masuk merupakan data valid dan faktual. Selain itu, pemerintah juga diharapkan agar bisa mempublikasikan aplikasi Sibansos yang kini dimanfaatkan tim untuk mendeteksi NIK warga yang terdaftar sebagai penerima bantuan.

Ketika aplikasi tersebut juga bisa diakses masyarakat, maka akan meningkatkan keterbukaan dan transparansi atas program Jaring Pengaman Sosial Kota Malang. Karena masyarakat juga dilibatkan langsung untuk mengawasi.

"Masyarakat juga bisa membantu agar tak terjadi penerima ganda," terang Fuad.

Baca Juga : Hafal Jumlah Ayam di Desa, Gubernur Khofifah Percayakan Distribusi Bansos ke Babinsa

Lebih jauh dia menyampaikan, selama ini skema dan jenis bantuan yang diberikan ke masyarakat sangat beragam. 

Namun pemahaman masyarakat berkaitan dengan jenis bantuan yang diberikan tersebut masih sangat terbatas. 

Sehingga dia meminta Pemkot Malang lebih masif lagi mensosialisasikan skema pencairan bantuan sosial.

"Baik itu mengenai berapa lama bantuan cair setelah pendataan berakhir, mekanisme pencairan dana bantuan sosial, serta aturan lain yang mengikuti," tambahnya.

Hal itu dilakukan agar masyarakat mendapatkan kepastian serta meminimalkan disinformasi yang berkembang terkait bantuan sosial. 

Selanjutnya, Pemerintah Kota Malang juga dapat melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, dan media untuk menyukseskan kebijakan PSBB.