Angkotan Umum
Angkotan Umum

Selama hampir dua bulan terakhir, organisasi angkutan darat (Organda) Malang mencatat ada penurunan pendapatan yang sangat signifikan pada sopir angkutan umum. Hal itu membuat ribuan supir angkot harus gigit jari dengan pendapatan yang tak seberapa.

Mereka pun mendorong agar Pemerintah Kota Malang segera menyalurkan bantuan yang dikhususkan bagi para sopir angkutan umum. Karena berdasarkan informasi yang beredar, para sopir angkot pada dasarnya memiliki jatah yang juga direncanakan pemerintah.

"Sudah hampir dua bulan transportasi umum ini terpuruk," kata Ketua DPC Organisasi Angkutan Darat (Organda) Malang, Rudy H Soesamto dalam agenda audiensi yang digelar bersama Wali Kota Malang di Ruang Sidang Balai Kota Malang, Senin (11/5/2020).

Rudy menyampaikan, para sopir angkot di Kota Malang saat ini masih kebingungan dengan jenis bantuan yang akan disalurkan. Karena sejauh ini, bentuk bantuan tak hanya disalurkan oleh Pemerintah Kota Malang saja. Melainkan juga disalurkan oleh pemerintaj pusat serta Provinsi Jawa Timur.

Dia berharap, Pemerintah Kota Malang memberi penjelasan serta sosialisasi secara mendetail kepada para sopir angkot. Sehingga tak muncul kecemburuan sosial diantara para sopir angkot. Pasalnya, dalam beberapa pekan terakhir Dinas Perhubungan Kota Malang juga telah menyalurkan bantuan berupa sembako.

Namun bantuan tersebut tak diberikan secara merara kepada seluruh sopir angkot. Melainkan baru beberapa sopir saja yang sudah mendapatkan bantuan tersebut. Sehingga dia juga berharap agar pemerataan bantuan seperti bantuan sembako juga diperhatikan lagi agar tak memunculkan kecemburuan sosial.

"Supaya teman-teman di lapangan ini juga tidak berselisih paham dengan setiap bentuk bantuan yang diberikan.

Menanggapi itu, Wali Kota Malang Sutiaji menyampaikan, bentuk bantuan yang disalurkan kepada masyarakat terdampak covid-19 memang beragam. Untuk bantuan yang telah dicairkan sejak pekan lalu merupakan bantuan yang bersumber dari anggaran Kementerian Sosial.

Besaran anggarannya mencapai Rp 600 ribu setiap bulannya dan akan disalurkan selama tiga bulan terhitung sejak April. Total penerima bantuan yang berasal dari anggaran pemerintah pusat itu untuk Kota Malang sendiri mencapai 22 ribu.

Selain bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, menurutnya sumber bantuan juga berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota Malang sendiri. Total ada sekitar 15 ribu jiwa yang datanya akan dikirim untuk mendapatkan bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Sedangkan untuk Kota Malang sendiri, menurutnya saat ini proses pendataan terus dilakukan. Karena anggaran yang digelontorkan nanti akan diperuntukkan bagi masyarakat yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

"Ini juga yang seolah terkesan lama. Kami melakukan pendataan agar jangan sampai dobel data. Karena yang sudah dapat bantuan dari pusat dan provinsi nanti akan dapat bantuan dari kota," terangnya.

Sutiaji pun meminta agar masyarakat, terutama para sopir angkot untuk bersabar jika belum menerima bantuan. Karena bantuan akan segera disalurkan begitu data telah terkunci secara keseluruhan. Dia pun memastikan jika warga terdampak covid-19 akan diprioritaskan untuk mendapatkan bantuan.

"Insya Allah bulan ini sudah bisa dicairkan. Pencairan untuk anggaran sejak April, jadi kalau cairnya Mei akan dapat April dan Mei," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Handi Priyanto menambahkan, pendataan terhadap calon penerima bantuan dari sopir angkot sudah dilakukan. Dalam pendataan awal, total ada 1.900 orang yang terdata.

Data tersebut kembali dilakukan verifikasi internal. Kemudian ditemukan beberapa nama yang sama dan dimasukkan pada jalur yang berbeda. Sehingga pada akhirnya data menyusut menjadi sekitar 1.400 penerima manfaat. Angka itu kemudian kembali dilakukan verifikasi dan memilah sopir angkot yang ber-KTP Kota Malang dan ber-KTP Kabupaten Malang ataupun luar daerah Kota Malang.

"Dan saat itu ditemukan data 1.033 yang ber-KTP Kota Malang," imbuh Handi.

Lebih jauh Handi menjelaskan, data 1.033 tersebut masih mengerucut menjadi 980 KK. Karena sebagian data sebelumnya tercatat sebagai penerima bantuan dari dinas lain yang juga menyalurkan bantuan. Di antaranya seperti bantuan yang diperuntukkan bagi pedagang pasar oleh Dinas Perindusttian dan Perdagangan hingga PKL dari Dispora maupun Dinas Pendikan dan Kebudayaan Kota Malang.

"Jadi ada satu KK itu yang istrinya PKL dan kepala keluarganya sopir angkot. Karena KK tersebut telah terdata di Disdag, maka secara otomatis dicoret dari data Dishub," imbuhnya.