Anggota DPRD Riska dan Nanang Rohmat, ketua DPC demisioner PBB Tulungagung. / Foto : Anang Basso / Tulungagung TIMES
Anggota DPRD Riska dan Nanang Rohmat, ketua DPC demisioner PBB Tulungagung. / Foto : Anang Basso / Tulungagung TIMES

Tidak lama setelah mendapat aduan kader aktif Partai Bulan Bintang  (PBB) Kabupaten Tulungagung, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Bintara langsung bergerak. Salah satu yang dilakukannya adalah melakukan kajian terhadap bukti yang diperoleh dari pengurus demisioner DPC PBB Tulungagung.

"Beberapa hasil kajian internal yang sudah dilakukan atas permohonan pendampingan dua anggota aktif PBB Kabupaten Tulungagung, Anggie Krisgianto dan Mukti Wibowo, atas permasalahan kemelut di partainya," ujar Raden Ali Shodik, ketua Bintara, Sabtu (09/05/2020) pagi.

Ada tiga masalah yang akan menjadi prioritas.  Pertama terkait proses pergantian antarwaktu (PAW) almarhum  H Makin yang meninggal  karena sakit digantikan Riska Wahyu Nurvitasari.

"Pada 3 september 2019 setelah meninggalnya H Makin, Saudari Riska Wahyu Nurvitasari aktif menghubungi DPC PBB Tulungagung terkait PAW ini," kata Ali.

Kemudian, pada  4 september 2019, musyawarah pengurus Partai Bulan Bintang Tulungagung membahas PAW tersebut. "Dalam pertemuan ini disepakti dua  kesepakatan pendanaan untuk proses Pileg 2024 guna menambah kursi didapil dan komitmen dari calon pengganti antarwaktu untuk menyisakan gaji dan tunjangannya tuntuk partai," ungkapnya.

Pada 5 September 2019 siang diadakan pertemuan dengan mengundang Riska Wahyu Nurvitasari, caleg dapil 5 nomor urut 4 dengan perolehan  926 suara, untuk membahas pendanaan dan komitmen ke partai.

Dilanjutkan pada 9 September 2019, calon pengganti minta pertemuan dan intinya setuju. Lalu pada 10 September 2019, diadakan musyawarah yang dihadiri DPC dan calon  PAW.

"Dalam Pertemuan ini calon PAW mengajukan permintaan 10 juta dari gaji rutin yang tertuang di struk. Sedangkan dana kegiatan kunker haknya semua. Dibahas dalam rapat,  pendapatan calon PAW per bulan kurang lebih 55 juta rupiah," paparnya.

Kemudian pada 30 september 2019, calon PAW menandatangani pernyataan bersedia memberikan gaji Rp 20.000.000 per bulan untuk partai. Dan 18 Nopember 2019 pelantikan PAW anggota DPRD Kabupaten Tulungagung dari Partai Bulan Bintang terlaksana, dari H Makin kepada Riska Wahyu Nurvitasari.

Yang kedua terkait uang 20 juta rupiah. Menurut kajian dan bukti yang didapatkan Bintara, uang itu sepakat diambilkan dari pendapatan anggota DPRD Kabupaten Tulungagung yang besarnya kurang lebih Rp 55.000.000 per bulan.  "Dalam hal ini referensi penghitungan internal  PBB adalah besaran pendapatan anggota DPRD Tulungagung sebelumnya, yakni H Makin, yang kurang lebih Rp 55.000.000.

"Nah, kontribusi sebesar 20 juta itu digunakan untuk partai. Yaitu ke DPP PBB Rp 7 juta per bulan, kemudian santunan hak waris almarhum H Makin sebesar Rp 3 juta, dan sisanya Rp 10 juta untuk DPC," urainya.

Yang ketiga, Bintara menyampaikan bahwa kepengurusan DPC PBB yang seharusnya mengacu pada ketetapan Muktamar V PBB  Nomor 06 /tap/MUKTAMAR V/ 2019 tentang anggran dasar PBB pasal 13 tentang majelis pertimbangan dan pasal 14 tentang mahkamah partai dan badan kehormatan partai tidak dilaksanakan karena legalitas belum ada. 
"Sehingga ini menjadi tanggung jawab DPP untuk segera membentuknya," tandas Raden Ali.

Atas hasil kajian itu, pihaknya akan melakukan langkah dan koordinasi dengan dewan kehormatan DPRD dan ke DPP PBB Senin (11/05/2020) lusa. Bintara akan mengirimkan surat via email ke DPP dan DPW  PBB agar mengambil alih melalui prosedur dan aturan partai.

"Kami berharap masalah ini tidak merugikan masyarakat Tulungagung. Saya juga punya kontak person ketum pusat (Yusril Ihza Mahendra). Nanti kami juga sampaikan semuanya. Saya yakin semua partai akan terbuka bila masyarakat dan LSM memberikan masukan dan pendampingan anggotanya yang membutuhkan," ungkapnya.

Menanggapi hal itu, Riska Nurvitasari melalui kuasa hukumnya, Eko Puguh Prasetijo, justru menanyakan apakah orang-orang yang namanya disebut di pemberitaan (Tulungagung TIMES) secara sah punya legalitas hukum sebagai DPC PBB Tulungagung.

"Mereka (tanggal 5 Mei 2020) bersurat ke LSM Bintara, kapasitasnya sebagai apa? Apakah itu didukung oleh legalitas yang sah dan masih berlaku?" tanya Puguh saat dikonfirmasi.

Kalau tidak ada legalitas hukum bahwa mereka semua adalah pengurus DPC PBB yang sah dan masih berlaku, menurut Puguh, diskusi ini sifatnya hanya obrolan warung kopi. "Jadi, silakan ditanggapi goyunan saja. Tidak usah baper," sindir Puguh.

Sebagai kuasa hukum Riska Nurvitasari, Puguh meminta jika memang ada pelanggaran hukum atau korupsi, pihak yang saat ini keberatan untuk menempuh jalur yang benar.  "Kalau ternyata masih sah legalitasnya, jangan hanya ke LSM, langsung saja laporkan ke polisi untuk pidananya dan ke KPK untuk korupsinya," pungkasnya.