Bupati Blitar serahkan BLT-DD di wilayah Blitar Timur, wujud negara hadir untuk rakyat.(Foto : Aunur Rofiq/BlitarTIMES)
Bupati Blitar serahkan BLT-DD di wilayah Blitar Timur, wujud negara hadir untuk rakyat.(Foto : Aunur Rofiq/BlitarTIMES)

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar secara serentak menyerahkan bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) dari pemerintah pusat di 5 desa wilayah Blitar Timur, Sabtu (9/5/2020). Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Blitar Rijanto didampingi kepala OPD terkait.

Dalam kesempatan ini, Bupati Rijanto memberikan BLT-DD secara simbolis untuk selanjutnya diberikan kepada penerima manfaat dari beberapa desa. BLT-DD hari ini disalurkan di Desa Plumbangan dan Desa Jambepawon (Kecamatan Doko), Desa Pagergunung dan Desa Sukoanyar (Kecamatan Kesamben), dan Desa Boro (Kecamatan Selorejo).

Menurut bupati, BLT-DD merupakan upaya pemerintah untuk membantu masyarakat terdampak covid-19. BLT yang bersumber dari dana desa ini merupakan bagian jaring pengaman sosial yang dikucurkan pemerintah selama wabah pandemi covid-19.

“Kami terus berupaya mengakomodasi warga miskin terdampak covid-19 agar menerima bansos secara merata. BLT dana desa prosesnya dipermudah, tidak dipersulit, dan juga tidak berbelit sehingga masyarakat miskin yang terdampak dapat segera mendapatkan bantuan tersebut,” kata Bupati Rijanto.

Adapun jangka waktu penyaluran BLT-DD bisa dilakukan selama tiga bulan terhitung sejak April 2020. Besaran BLT-DD per bulan Rp 600 ribu per keluarga. BLT-DD mekanisme penyalurannya diatur oleh desa.

“Saya berharap kepada warga yang menerima BLT-DD ini agar mempergunakan bantuan yang diterima dengan sebaik-baiknya. Bantuan ini nilainya tidak seberapa, namun paling tidak bisa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup di masa pandemi,” ucap orang nomor satu di Kabupaten Blitar itu.

Sasaran dari bantuan ini ialah warga yang tidak pernah menerima bantuan dari pemerintah. Warga yang berhak menerima BLT-DD yakni keluarga miskin yang punya KK dan KTP, keluarga miskin non-PKH atau bantuan pangan non-tunai (BPNT) non-kartu prakerja, non-penerima bantuan BLT provinsi dan kabupaten.

"Bantuan ini merupakan wujud dari Nawacita. Negara hadir di tengah masyarakat saat pandemi covid-19. Namun perlu diketahui, warga yang sudah menerima PKH dan juga bansos dari Kemensos untuk yang terdata di DTKS, tidak boleh lagi terima BLT-DD. Jadi, satu KK hanya menerima satu progam bansos. Sesuai petunjuk yang kami terima dari pemerintah pusat dan provinsi, penerima bansos tidak boleh dobel. Masyarakat perlu tahu, semua harus sadar dan saling memahami di situasi seperti sekarang ini,” tandas pemimpin yang dikenal peduli dan dekat dengan rakyat  itu. (Adv/Kmf)