Ketua Demisioner DPC PBB Tulungagung Nanang Rohmat (kiri) dan Surat Pernyataan Riska (kanan) / Foto : Istimewa / Tulungagung TIMES
Ketua Demisioner DPC PBB Tulungagung Nanang Rohmat (kiri) dan Surat Pernyataan Riska (kanan) / Foto : Istimewa / Tulungagung TIMES

Polemik di tubuh Partai Bulan Bintang Kabupaten Tulungagung antara pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PBB dengan anggotanya di gedung dewan makin merenggang. Sekretaris demisioner PBB, Rustian Fachrudi mengaku tidak tahu menahu terkait aduan anggota dewan Riska Nurvitasari kepada ketua umum Yusril Ihza Mahendra.

"Saya belum bertemu langsung dengan Bu Riska, saya tidak mengetahui secara pasti tentang keberatan beliau," kata Rustian saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Jumat (08/05/2020) siang.

Jika memang ada aduan, Rustian menyindir Riska yang tidak menggunakan cara-cara yang telah diatur dalam partai.

"Tapi sebaiknya bila ada pengaduan atau keberatan mengenai hal internal partai akan lebih elok bila disampaikan langsung ke bagian partai. Bukannya Bu Riska sebagai anggota DPRD punya akses dan kesempatan utk menyampaikan langsung ke YIM," ujarnya.

Lalu, kenapa ada aktivis partainya juga mengadu ke LSM jika ada masalah internal. Sekretaris DPC tersebut mengaku tidak tahu pasti alasan dua kadernya mengadu ke Bintang Nusantara (Bintara), namun aduan ke Bintara dianggap suatu hal yang wajar setelah induk semang partai di Tulungagung demisioner.

"Tentang aktivis PBB Tulungagung yang minta pendampingan Bintara, saya pun tidak tahu pasti. Namun wajar bila anggota atau aktivis tersebut minta pendampingan karena memang saat ini struktural PBB Tulungagung sedang demisioner setelah muscab beberapa waktu lalu," jelasnya.

Sementara itu, ketua DPC PBB Tulungagung demisioner, Nanang Rohmat menyesalkan pernyataan Riska Nurvitasari yang dianggap tidak etis.

"Saya menyayangkan statemenya (Riska) yang cenderung tendensius menyerang pribadi," kata Nanang.

Menurutnya, proses yang selama ini terjadi, adalah dalam konteks organisasi dan  semua keputusan juga dimulai dari musyawarah dengan melibatkan dirinya semasa masih ketua definitif, sekretaris dan wakil ketua.

"Kontribusi Rp 20 juta juga atas dasar surat pernyataan bermaterai yang dibuat saudari Riska kepada partai, bukan pribadi pengurus," ungkapnya.

Bahkan, pengalokasian dana juga disepakati bersama di mana Rp 7 juta ditransfer ke DPP, Rp 3jt diberikan Istri Almarhum H. Makin yang di PAW Riska dan yang Rp 10 juta dikelola bersama di mana tiap awal bulan diadakan pertemuan salah satu agendanya membahas dana tersebut.

"Dan juga ada kesepakatan kalau dana ini bisa digunakan jika disepakati bersama. Komitmen ini kita minta karena Riska sebelumnya bukan anggota PBB apalagi Kader," jelasnya.

Lebih jauh Nanang mengungkap masuknya Riska ke partai awalnya hanya untuk memenuhi kuota pencalegan yang mensyaratkan 30 persen unsur perempuan di tiap dapil dan wilayah pencalonan.

"Dia jadi anggota karena kita ajukan sebagai caleg untuk memenuhi kuota 30 persen perempuan," jelasnya.

Tak berhenti di situ, Nanang juga memastikan Riska menjadi anggota dewan lantaran pengajuannya bersama sekretaris yang saat itu belum demisioner.

"Pengajuan dia sebagai pengganti antar waktu (PAW) juga saya dan sekretaris yang tandatangan," imbuhnya.

Karena ada aktivis PBB yang saat ini meminta pendampingan LSM Bintara, Nanang mengaku dirinya sudah didatangi dan sudah menyampaikan semua persoalan yang terjadi termasuk memberikan seluruh dokumen yang ada.

"Saat salah satu pengurus LSM Bintara menemui saya. Sudah saya kasihkan semua bukti bukti atau Dokumen (ke mereka)," tandasnya.

Seperti diketahui, LSM Bintara mendapat pengaduan dari dua kader PBB untuk perihal kemelut di internal. Penunjukan Bintara diharapkan mampu menyelesaikan masalah PAW dan lainnya agar menemukan solusi yang baik.

Di sisi lain, Riska Nurvitasari juga telah menguasakan segala persoalan dirinya ke pengusaha sekaligus aktivis media, Eko Puguh Prasetijo.

Dari keterangan Puguh, Riska sangat keberatan jika gaji yang merupakan haknya sebagai anggota DPRD Kabupaten Tulungagung sebesar Rp 20 juta perbulan.

Atas masalah tersebut, Puguh mengakui telah koordinasi ke DPP dan sesuai keinginan Riska dirinya telah menyampaikan mosi tidak percaya dan meminta DPP mengambil alih kepengurusan DPC Kabupaten Tulungagung untuk dilakukan regenarasi partai.