Surat aduan ke Bintara (atas), anggota DPRD partai PBB, Riska Nurvitasari (bawah) / Foto : Istimewa / Tulungagung TIMES
Surat aduan ke Bintara (atas), anggota DPRD partai PBB, Riska Nurvitasari (bawah) / Foto : Istimewa / Tulungagung TIMES

Dua anggota aktif Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Tulungagung Anggie Krisgianto dan Mukti Wibowo mendatangi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Bintang Nusantara (LSM Bintara) untuk meminta pendampingan atas permasalahan kemelut di partainya. 

Pendampingan yang dimaksud terkait masalah di Partai Bulan Bintang Kabupaten Tulungagung antara kader partai, pengurus DPC, DPP dan Anggota DPRD dari partai besutan Yusril Ihza Mahendra tersebut.

“Kalau menilai posisi kami dalam hal ini jelas ada surat dan permohonan pendampingan dari dua anggota aktif yang minta menyelesaikan persoalan di partainya. Mereka menganggap ini merugikan dan tentu kami akan melakukan kajian terkait masalah dimaksud. Mereka berdua membawa berkas banyak sekali termasuk dokumen-dokumen yang diserahkan ke saya,” kata ketua LSM Bintara Raden Ali Sodik, Kamis (07/05) sore.

Bintara menurut Ali, akan membentuk tim untuk melalukan tindak lanjut terkait permasalahan yang diadukan.

"Kami bentuk tim dulu nanti yang akan kami minta kaji secara mendalam dan langkah yang akan ditempuh," ujarnya.

Raden Ali menjelaskan, secara garis besar permasalahan ini terkait proses Pergantian Antar Waktu (PAW) antara Riska Wahyu Nurfitasari anggota DPRD Kabupaten Tulungagung yang menggantikan Almarhum H Makin yang meninggal karena sakit.

"Sementara ini yang disampaikan ke kami, untuk lengkapnya nanti nunggu hasil kajian tim kami," paparnya.

Saat dikonfirmasi, anggota DPRD Riska Wahyu Nurvitasari menyerahkan semua persoalan pada seorang pengusaha yang juga aktif di salah satu lembaga pers Roro Kembang, Eko Puguh.

Menurut Riska, segala persoalan telah diceritakan dan diserahkan, sehingga jika ada pertanyaan atau konfirmasi sepenuhnya dilimpahkan ke Eko.

Saat dikonfirmasi, Eko Puguh Prastijo menuturkan jika pada tanggal 28 Maret 2020 Riska Wahyu Nurvitasari datang ke kantornya.

"Dia anggota DPRD dari PBB, saya dimintai pendapat dan sekaligus dimintai tolong terkait masalah yang dihadapinya," ujar Puguh, Jumat (08/05) pagi.

Melalui Puguh, Riska meminta agar keluhannya disampaikan langsung pada Ketua Umum DPP PBB, Yusril Ihza Mahendra berkenaan desakan untuk adanya regenerasi di DPC Kabupaten Tulungagung.

"Alasannya mayoritas kader partai sudah banyak yang tidak percaya dengan kepemimpinan ketua DPC saat ini," jelasnya.

Tak menunggu lama, Puguh menyampaikan masalah tersebut langsung ke Ketum dan kemudian atas petunjuknya dilimpahkan ke sekretaris jenderal (Sekjen).

"Langsung direspon dengan baik, bahkan sekjend meminta Riska tetap bekerja, sementara ketua DPC hingga saat ini dilakukan evaluasi dan dinyatakan demisioner," tambahnya.

Karut marut ini rupanya direspon kelompok ketua DPC Demisioner dengan melakukan aksi ke Bintara, padahal menurut Puguh para kader yang dipelopori Riska telah melayangkan mosi tidak percaya.

"Sebagai anggota dewan, klien saya ini merasa sangat keberatan karena itu sangat memberatkan sekali," paparnya.

Sebenarnya dihadapan Puguh, Riska tidak keberatan menyumbang ke partai, namun nominal terbesarnya di angka Rp 10 juta per bulan.

"Apalagi setelah masuk ke dalam, klien saya menerima sejumlah masukan dan bukti jika eks ketua DPC itu tidak melaksanakan tugasnya sebagai ketua partai dengan baik karena tidak verifikasi data dan tidak pernah terbuka masalah dana," ungkapnya.

Sejumlah persoalan yang mendasari itu, Puguh terpanggil untuk memberikan advokasi agar masalah tersebut dapat selesai dengan tuntas dan kliennya dapat bekerja dengan tenang.

Sementara itu, saat ini pihak TulungagungTIMES masih berupaya melakukan konfirmasi terhadap internal pengurus DPC PBB Tulungangung.