Diberitakan madiuntoday pada Minggu (03/05/2020)  madiuntimes.com lakukan klarifikasi ulang.
Diberitakan madiuntoday pada Minggu (03/05/2020) madiuntimes.com lakukan klarifikasi ulang.

Munculnya postingan serta tanda silang dari salah satu akun milik Pemerintah Kota Madiun membuat pihak media madiuntimes.com perlu memberikan klarifikasi. 

Sontak postingan tersebut seakan-akan menilai bahwa berita madiuntimes.com adalah hoaks.

Sebelumnya pada 27-29 April pemerintah sudah menggelontorkan dana BST Rp 600 ribu pada masyarakat yang sudah melakukan sinkronisasi data, tetapi karena lalainya pihak terkait dalam sosialisasi banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya gelontoran dana yang masuk ke rekening pribadi tersebut.

Diberitakan madiuntimes.com Sabtu (02/05/2020) Purnami warga Jalan Ciliwung Kelurahan Taman Kota Madiun, pedagang di salah satu tenda warung makan di Jalan Serayu mengeluh karena mengaku belum mendapat bantuan sama sekali baik itu sembako maupun bantuan tunai lainnya.

Upaya pengajuan bukannya tidak ia lakukan. “Sempat mengajukan ke RT, tapi tidak ada keterangan dan pemberitahuan lebih lanjut,” terang salah satu saksi keluarga Purnami. 

Diketahui bahwa anak Purnami menerima bantuan berupa PKH namun itu beda KK dengan Purnami, artinya Purnami masih berhak menerima bantuan dalam bentuk apapun itu dari Pemerintah Kota Madiun karena ia bertempat tinggal di kota.

Setelah media memberitakan hal tersebut muncul polemik pemberitaan bahwa media memberitakan tidak sesuai fakta dan data, namun bagaimana jika kenyataannya hal tersebut terjadi karena lalainya sistem transparansi dan koordinasi antar pihak berwenang yang memiliki hak mengurus segala hal yang berkaitan dengan bantuan pada masyarakat utamanya selama pandemi Covid-19 masih berkepanjangan.

Justru setelah diberitakan oleh madiuntimes.com, Minggu (03/05) Dinas Sosial menghubungi PSM Sukarno tersebut hingga akhirnya Sukarno langsung mendatangi rumah Purnami dan mengajaknya ke ATM BRI untuk mencairkan dana bantuan BST Pusat.

Berdasarkan bukti mutasi terakhir uang masuk rekening Purnami pada (29/04) sebesar Rp 600, tetapi tidak ada sosialisasi dari pihak Dinsos dan kelurahan sehingga membuat pihak penerima tidak mengetahui adanya bantuan masuk melalui rekening pribadi yang ditransfer oleh sistem secara keseluruhan pada 27-29 April 2020 pada tahap I. 

Bukti 5 Mutasi Terakhir Rekening BRI Purnami.

"Memangnya kalau bantuan dari pemerintah bisa to masuk langsung otomatis di ATM tanpa ada pemberitahuan,” pungkas (S) saksi dari pihak keluarga Purnami.

Sedangkan pihak PSM ketika dikonfirmasi media Senin (04/05) mengaku tidak mengetahui sistem dan prosedur BST. Pihak kelurahan mengaku bahwa segala sistem berkaitan dengan data, sistem pencairan dan segala prosedurnya Kominfo yang tahu. 

“Pokoknya kita setor KK dan NIK yang merupakan kewenangan dari kelurahan, untuk sistemnya itu dari Kominfo yang tahu info detailnya,” jelas Danang pihak kelurahan saat dihubungi media.

“Maaf pak gak pernah ngisi form dan gak pernah dapat bantuan,” terang salah satu saksi anggota keluarga Purnami. Lantas bagaimana penerima bantuan tersebut mengetahui jika dirinya termasuk penerima bantuan jika tidak adanya sosialisasi maupun pemberitahuan lanjutan dari pihak terkait dalam hal ini Kominfo Kota Madiun dan Dinsos.

Mengenai bantuan tersebut saat dikonfirmasi Kompas.com Minggu (03/05) Amam Sukriyanto Corporate Secretary Bank BRI menjelaskan bahwa PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk bersama dengan Bank Himbara lainnya kembali ditunjuk oleh Kementerian Sosial (Kemensos) RI untuk menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada 528.320 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdampak secara ekonomi akibat penyebaran pandemi Covid – 19 di seluruh Indonesia.

Sedangkan Jawa Timur yang masuk penerima BST Wilayah III telah disalurkan kepada 162,636 KPM dengan total bantuan senilai Rp 97,5 Miliar. Mengenai adanya penerima manfaat yang tidak mengetahui mengenai uang bantuan sebesar Rp 600.00 ini, menurut Adhy, sebelumnya sudah ada pemberitahuan.

"Sebelumnya pemberitahuan sudah diberikan kepada dinas sosial provinsi dan kabupaten atau kota, juga koordinator BPNT terkait BNBA yang akan dapat top up bantuan," kata Adhy. Selanjutnya, Kemensos berkoordinasi dengan PT Pos Indonesia untuk melakukan tagging nama yang sudah masuk daftar Himbara.