Suasana Sidang Paripurna di Gedung DPRD Kota Malang sebelum pandemi Covid-19 (Dokumentasi MalangTIMES).
Suasana Sidang Paripurna di Gedung DPRD Kota Malang sebelum pandemi Covid-19 (Dokumentasi MalangTIMES).

Sejumlah masyarakat mengeluh soal teror rentenir atau bank harian di masa pandemi Covid-19 ini. 

Warga yang perekonomiannya terganggu, makin berat karena menanggung hutang berbunga tinggi. 

Hal ini menjadi perhatian jajaran DPRD Kota Malang yang menyebut peran PD BPR Tugu Artha Kota Malang dalam memberantas bank titil atau bank harian belum maksimal.

Bank plat merah milik daerah itu dinilai masih belum serius melakukan pemberantasan bank titil. 

Padahal, Pemerintah Kota Malang selama ini telah menunjuk PD Tugu Artha untuk bekerja sama dengan Baznas dalam memberantas praktik bank titil di Kota Pendidikan ini.

Hal itu disampaikan Ketua Panitia Khusus Pembahasan LKPJ Wali Kota Malang Tahun 2019, Harvard Kurniawan saat sidang paripurna yang digelar belum lama ini. 

Harvard menyebut, PD BPR Tugu Artha Sejahtera sebagai satu-satunya lembaga perbankan milik Pemerintah Kota Malang memiliki kemajuan yang sangat lamban.

"Bisa dikatakan nyaris jalan di tempat," katanya.

Dia menyampaikan PD Tugu Artha Sejahtera yang dicanangkan sebagai garda terdepan memberantas bank titil dan bekerja sama dengan BAZNAS Kota Malang, hasilnya belum signifikan. 

Untuk itu, Pemerintah Kota Malang didorong agar segera melakukan evaluasi menyeluruh.

"Supaya ke depan lebih berdaya guna dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah," tegasnya.

Bukan hanya itu, politisi PDI Perjuangan itu juga menyampaikan jika di tengah kondisi perekonomian yang belum stabil ini, maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kebijakan ekonomi dan sosial yang telah di laksanakan atau perlu adanya audit kebijakan.

"Sehingga ditemukan akar masalahnya kemudian dapat menjadi dasar perbaikan kebijakan ekonomi dan sosial untuk tahun yang akan datang," terangnya.

Dia pun berharap agar Pemerintah Kota Malang terus berupaya untuk menjaga kondisi dan laju pertumbuhan ekonomi Kota Malang dengan memperhatikan beberapa aspek seperti peningkatan investasi daerah, menjaga tingkat konsumsi masyarakat, meningkatkan kualitas belanja pemerintah yang lebih produktif, serta menjaga kondisi ekspor dan impor jika ada.

"Selain itu pemerintah hendaknya terus berupaya untuk meningkatkan infrastruktur pendukung agar aksebilitas dan kelancaran aktivitas ekonomi mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah," pungkasnya.